Unair Kritik Keras Kepemimpinan Jokowi, Ingatkan Presiden Harus Jalankan Etika dan Demokrasi tanpa KKN

SURABAYA - Dosen, guru besar, alumni hingga mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, prihatin terhadap situasi politik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai hancur.

Unair menyatakan sikap bertajuk "Unair Memanggil Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik", di halaman gedung Pascasarjana Unair Surabaya, Senin, 5 Februari.

Unair menyoroti kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai mulai hancur. Dibacakan pernyataan sikap "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di lingkungan Unair dan Ksatria Airlangga yang dibacakan Hotman Siahaan.

Ada sejumlah guru besar Unair turut serta dalam aksi ini, yaitu Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik), Hotman Siahaan (Guru besar Sosiologi), Henri Subiakto (Guru besar Ilmu Komunikasi), Abdul Hafid (Guru Besar FK), Annis Catur Adi, (Guru Besar Ilmu Gizi), Basuki Rekso Wibowo (Alumnus FH), dan Thomas Santoso (Alumnus Sosiologi).

"Presiden harus ingat bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu, tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik, merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," kata Hotman, Senin, 5 Februari.

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, lanjut Hotman, Presiden Jokowi harus mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut. Ia juga menyerukan agar Jokowi selaku pemimpin tertinggi pemerintahan dan kepala negara, agar merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta menghentikan upaya melanggengkan politik kekeluargaan.

"Kami juga menyerukan agar kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sipil dijamin oleh negara. Karena negara Indonesia ini milik semua rakyat, bukan milik kelompok atau golongan tertentu," ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 ini, Unair mendesak supaya pihak penyelenggara bersikap adil, tidak berbuat curang serta tanpa kekerasan. Termasuk partai politik, harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara. 

Tak hanya itu, Unair juga mengecam berbagai bentuk intervensi dan intimidasi terhadap mimbar-mimbar akademik di perguruan tinggi. Meminta perguruan tinggi agar menjaga marwah, rasionalitas dan kritisme kepada pemerintah demi tegaknya republik. 

"Ada empat poin seruan yang kami lakukan hari ini. Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Seruan Moral ini sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini dalam kerangka negara demokrasi," jelasnya.

Sementara Dosen Ilmu Politik Unair, Airlangga Pribadi Kusman, mengungkapkan pernyataan sikap sekaligus petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 100 orang akademisi Unair bahkan kolega sejawat di luar Unair. Kata dia, aksi tersebut merupakan respons terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama semakin menjauh dari prinsip etika republik," katanya.