Kritik Tajam Civitas Akademika terhadap Jokowi: Jejak Sejarah dan Refleksi Demokrasi Indonesia
Jokowi mendapat kritik dari sejumlah civitas akademika di beberapa kota di Indonesia. (Antara)

Bagikan:

Gelombang kritik dari guru besar dan civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Fenomena ini tak hanya mencerminkan dinamika politik saat ini, tetapi juga menghadirkan kenangan era Orde Baru, di mana intelektual berani mengkritik Presiden Soeharto menjelang kejatuhannya. Dalam konteks masa kini, kritik ini muncul di penghujung kepemimpinan Jokowi, menantang kebijakan dan mengajukan pertanyaan kritis terkait demokrasi.

Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyuarakan kritik melalui petisi Bulaksumur, menuntut kembalinya presiden ke koridor demokrasi. Kritik senada juga disampaikan perguruan tinggi lain di Yogyakarta, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Sementara guru besar Universitas Indonesia (UI) mengakui adanya intimidasi terhadap mereka yang menyuarakan kritik, menandakan bahwa kritik ini bukan hanya sebagai respons terhadap kebijakan, melainkan juga sebagai refleksi kekhawatiran terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia.

Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan, juga turut serta dengan membuat petisi agar Jokowi tetap di koridor demokrasi. Sivitas akademika Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Andalas (Unand) menyoroti demokrasi menjelang pemilihan umum.  Pertanyaannya, apakah pemerintah melihatnya sebagai konstruktif atau sebagai ancaman politik?

Kritik dari kalangan akademisi mencerminkan kebutuhan akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kritik ini bersifat multi-dimensi, mencakup aspek hukum, demokrasi, dan etika pemerintahan, menunjukkan kekhawatiran mendalam dari kalangan akademisi terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia.

Perlu diingat bahwa dalam sejarah, orde baru juga menghadapi kritik dari intelektual yang berani menyuarakan pandangannya. Dan kita ketahui, kejatuhannya orde baru dan Soeharto salah satunya dipicu dari demo mahasiswa dan intelektual.

Presiden Jokowi memberikan respons yang tampaknya mengabaikan gelombang kritik ini, menimbulkan pertanyaan apakah kritik ini akan menjadi pemacu perbaikan atau justru memperburuk hubungan antara pemerintah dan akademisi.

Gelombang kritik civitas akademika menciptakan narasi kaya akan sejarah perlawanan intelektual dan tantangan terhadap kebijakan penguasa. Kritik ini menjadi pengingat bahwa suara akademisi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia. Bahwa demokrasi dan politik di Indonesia saat ini bisa jadi sedang tidak baik-baik.