Bagikan:

JAKARTA - Harga beras di dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan hingga akhir 2023 lalu. Padahal pemerintah telah berusaha meredam dengan membuka keran impor. Bahkan, padatahun ini, harga beras juga diprediksi masih akan melonjak.

Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan penugasan impor ke Bulog sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu agar lonjakan harga bisa diredam.

Dari jumlah tersebut, sambung Bayu, 3 juta ton sudah dieksekusi pada 2023. Sementara sisanya, 500.000 ton akan masuk di tahun ini. Dimana beras tersebut berasal dari empat negara yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

Meski sudah ada program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) maupun bantuan sosial (bansos) yang disalurkan melalui beras impor, Bayu mengakui belum bisa menekan harga beras.

“Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SPHP belum berhasil menurunkan harga. Tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi. Jadi artinya harga beras stabil tapi relatif tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers, di Kantor Bulog, Jakarta, Kamis, 11 Januari.

Kondisi Masih Berat untuk Indonesia

Untuk tahun 2024 ini, Bayu memprediksi harga beras masih akan melonjak. Karena itu, ia mengaku pesimistis harga beras bakal turu . Apalagi, produksi di dalam negeri terus merosot.

Bayu pun mengungkapkan tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di tahun ini. Pertama, kata Bayu, penurunan produksi beras belum pulih.

Kedua, sambung dia, biaya produksi juga masih tinggi khususnya pupuk. Terakhir, kebijakan negara-negara produsen bebas yang memproteksi pasokan.

“Pasar dunia masih naik turun dengan jumlah yang cukup besar. Ini memang berat bagi Indonesia,” tuturnya.

Meski begitu, Bayu mengatakan Bulog akan berupaya untuk menjaga harga beras dengan menggenjot program SPHP. Dia bilang, pemerintah akan meluncurkan beras SPHP seharga Rp10.900 per kilogram (kg) untuk meredam kenaikan harga.

“SPHP kita genjot dan dorong supaya meningkat. Kalaupun belum bisa menurunkan harga tapi kelompok masyarakat yang butuh itu sudah punya beras, fluktuasinya bisa kita jamin. Karena yang lebih mengerikan dari harga tinggi adalah ujlag-ujlug enggak jelasnya harga,” jelasnya.