Masuk Masa Panen Raya, Politikus PDIP: Impor Beras Tidak Diperlukan

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Evita Nursanty meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk tidak gegabah memutuskan impor beras pada masa panen raya di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus soal pengamanan harga gabah dan beras di tingkat petani. Yakni, melakukan penyerapan beras petani dalam negeri yang sudah memasuki musim panen raya sekaligus mengantisipasi penurunan harga gabah di beberapa tempat. 

“Impor kita dukung apabila terjadi darurat bencana, terjadi kelangkaan produksi dan stok ataupun impor beras khusus untuk kebutuhan tertentu, itupun dengan pertimbangan dan alasan matang agar tidak mengganggu kestabilan harga di tingkat petani,” ujar Evita kepada wartawan, Senin 22 Maret.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg. Namun di sejumlah provinsi sentra beras saat ini harga gabah turun di bawah itu hingga mencapai Rp3.200-3.500 per kg, karena sebagian gabah memang terkena banjir beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Evita memahami Pemerintah membutuhkan penguatan cadangan pangan, khususnya beras yang cukup untuk menjaga ketersediaan seluruh masyarakat. Namun, menurutnya, stok pangan tersebut selayaknya dipenuhi dari produksi dalam negeri terlebih dahulu.

Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kata dia, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri juga dapat menggerakkan perekonomian di tingkat petani 

"Sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi COVID-19 ini,” kata politikus PDIP itu.

Evita menjelaskan, saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog sekitar 900 ribu ton. Dengan kondisi panen raya ini, kata dia, maka Bulog pasti terus gencar melakukan penyerapan dan pada bulan April 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah diharapkan sudah berjumlah lebih dari 1 juta ton.

"Sehingga impor beras untuk saat ini belum diperlukan,” tegas legislator dapil Jawa Tengah itu.