DPRD Jatim Sebut Impor Beras "Bunuh" Petani Lokal

SURABAYA - Anggota Komisi B (Perekonomian) DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah, menolak keras rencana pemerintah impor 1 juta ton beras. Politikus PKB itu menyatakan impor beras bukti pemerintah "mencekik" para petani.

"Jika pemerintah sampai impor beras, sama halnya "membunuh" petani lokal. Akibatnya akan membuat harga beras petani lokal bakal jatuh, dan tidak terserap di pasaran," kata Mas Atho', sapaan akrabnya, di Surabaya, Jumat, 19 Maret 2021.

Mas Atho' menegaskan, kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras bakal merugikan petani lokal. Ia menyarankan sebaiknya pemerintah menyerap beras berasal dari wilayah Indonesia, misalnya Jatim yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional.

"Produksi padi di Jatim selama ini menyumbang tertinggi nasional. Apagunanya Jatim sebagai lumbung pangan nasional, jika pemerintah impor beras. Tentu petani lokal bakal dirugikan," jelasnya.

Keberpihakan Mas Atho' pada petani bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Jatim pada kuartal ketiga 2020, ada peningkatan produksi padi di Jatim sebesar 0,44 juta ton, dari 9,58 juta ton pada tahun 2019 menjadi 10,02 juta ton pada 2020. Surplus ini menempatkan Jatim sebagai produsen padi terbesar di Indonesia tahun 2020.

Bahkan, kata Mas Atho', hasil produksi padi di Jatim memiliki peran penting terhadap stok pangan di 16 provinsi di Indonesia bagian timur. Produksi padi di Jatim hasil panen dari daerah-daerah, yang selama ini menjadi lumbungan pangan Jatim seperti Tuban, Nganjuk, Tulungagung, Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, dan Ponorogo. "Apalagi petani di Jatim baru mendapat alokasi pupuk bersubsidi, dan mereka akan mulai panen pada akhir Maret hingga April mendatang," jelasnya.

Karena itu, Mas Atho' mendesak pemerintah membatalkan impor beras. Mas Atho' mengaku prihatin pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras saat musim panen raya akan tiba, dan bakal menghasilkan beras yang berlimpah.

"Sebaiknya pemerintah berfikir ulang, tidak tergesa-gesa sebelum membuat kebijakan. Apalagi sebentar lagi para petani mulai panen raya. Saya kira kalau beras banyak, lalu mau impor tentu tidak masuk akal. Kecuali kalau memang krisis beras, saya kira masuk akal," kata politisi asal dapil Jombang-Mojokerto itu.