Aptisi Khawatir Soal Sikap Petinggi Sejumlah Kampus Melakukan Politik Praktis

JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) merasa khawatir sejumlah perguruan tinggi atau kampus yang melakukan politik praktis. Hal ini untuk menjaga netralitas kampus.

Ketua Aptisi, Budi Djatmiko meminta pemimpin perguruan tinggi untuk tidak menyeret kampus ke dalam politik praktis. Menurutnya, kampus itu hanya untuk menimba ilmu bukan untuk melakukan tindakan tersebut.

“Para dekan, rektor boleh ikut politik praktis, tapi jangan menyeret-nyeret kampus ke dalam politik praktis, artinya kampus ya sudah belajar saja, para pimpinan kampus ini harus  menjaga netralitas,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu, 11 Februari.

Ia menuturkan bila seharusnya kampus  terhindar dari kepentingan politik praktis ataupun kandidat capres tertentu. Karena baginya kampus itu adalah wadah pengembangan intelektualitas yang sehat.

“Kami melihat ada keresahan dari civitas kampus bahwa demokrasi tidak berjalan, tetapi hal itu hanya disudutkan kepada lembaga presiden, ini arahnya politik praktis," ucapnya.

Ia mengaku sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait kebebasan berbicara dari para petinggi hingga dosen-dosen kampus. Namun, Budi menyarankan untuk tidak melakukan kebebasan itu di dalam kampus.

“Kami memberikan hak kebebasan kepada kampus untuk berpolitik praktis, tetapi di ruang politik praktis, jangan ke dalam kampus, biar kan mahasiswa itu belajar dengan objektif tanpa ada embel-embel apapun," ujarnya.

Oleh karena itu, Budi berharap kepada semua pihak untuk mensukseskan Pemilu 2024 dengan cara damai, jujur serta adil. Ia juga menghimbau agar tidak melakukan tindakan-tindak yang dapat memecah belah bangsa.

"Diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan pemilu,” tutupnya.

Sebagai informasi Gerakan civitas akademika berpotensi meluas jika pemerintah tidak memberikan respons positif. Tudingan bahwa gerakan ini diakomodir oleh kepentingan kelompok dinilai hanya akan memantik kemarahan masyarakat.

Belakangan ini civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ramai memberikan kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Pemilu 2024.

Pada intinya, gerakan petisi kampus ini adalah bentuk keresahan moral atas apa yang terjadi di Indonesia. Awalnya ada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia yang menyatakan kerisauan terhadap kondisi demokrasi saat ini.

Gerakan tersebut kemudian diikuti Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Padjadjaran dan kampus-kampus lainnya.

Terkini, civitas akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyampaikan “Deklarasi Rawamangun” agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berlangsung bersih dan damai.