Banjir Kritik ke Jokowi Jelang Pemilu 2024, Anies: Kami Senang Kampus Tidak Diam

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan memberi tanggapan soal akademisi sejumlah universitas mengkritik kepemimpinan Presiden Jokowi pada pelaksanaan Pemilu 2024, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Indonesia (UI).

Anies bersyukur para civitas academica mulai mengeluarkan sikap mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar tetap berjalan adil.

"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa dan memang pemilu besok itu adalah sebuah pemilu yang akan menentukan arah ke depan," kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Februari.

Menurut Anies, kampus-kampus mulai berbicara setelah menangkap fakta yang ada di masyarakat. Munculnya sikap orang-orang yang peduli atas kontestasi politik saat ini, lanjut Anies, merupakan pengawas penegakan hukum para penyelenggara negara.

"Kampus-kampus itu berbicara setelah menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit suapaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi, guru besar, dan alumni UGM membuat Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," tutur Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Koentjoro.

Koentjoro juga menyayangkan soal pelanggaran etik yang terjadi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan batas usia capres-cawapres hingga ketidaknetralan aparat dalam pelaksanaan pemilu.

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” tutur Koentjoro.

Tak hanya itu, civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni UI membacakan seruan kebangsaan yang meminta pelaksanaan pemilu bebas dari segala bentuk intimidasi.

"Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di UI, Depok, Jawa Barat.