Mahfud MD Beberkan Ada Gerakan Tandingan Dekati Rektor Bikin Pernyataan 'Apresiasi Jokowi dan Pemilu Berjalan Baik'

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan gerakan tandingan dari rektor perguruan tinggi yang menyatakan demokrasi di Indonesia baik-baik saja jelang Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Mahfud lewat cuitan di akun X (Twitter) dikutip pada Selasa, 5 Januari. Ada tiga poin penting dalam cuitan Mahfud mengenai gerakan tandingan.

"Stlh sahut-sahutan puluhan perguruan tinggi mengeluarkan petisi krn pelanggaran etik dan ketidaknetralan aparat pemerintah dlm berdemokrasi (pemilu), muncul gerakan. Beberapa rektor di perguruan tinggi lain didekati agar membuat statement (ada yg langsung direkam oleh petugas)," cuit Mahfud di @mohmahfudmd.

Poin pertama adalah mengapresiasi kepemimpinan Jokowi seperti dalam menangani COVID-19. Selanjutnya adalah Pemilu 2024 berjalan baik dan terakhir, "Sekelompok orang tak bisa memaksakan kehendak kpd rakyat," Mahfud. 

Menurut Mahfud, ada rektor-rektor yang langsung diminta membuat video template text yang sudah disiapkan kemudian diviralkan.

"ada jg rektor yg tak mau melakukannya dan menolak terang2an. Mari bangun Indonesia ini dgn demokrasi yang bermartabat," ucap Mahfud. 

Sebelumnya, Sebelumnya, Universitas Gajah Mada (UGM) mengkritik Pemerintahan Jokowi melalui petisi bernama Petisi Bulaksumur pada Rabu 31 Januari.

Kritik ini muncul setelah melihat dinamika perpolitikan nasional dan kekhawatiran terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, dihadiri oleh sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat hukum dalam proses demokrasi, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang netralitas pejabat publik dalam kampanye politik.

Tak hanya UGM, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan' pada Kamis 1 Februari.

Rektor UII Prof Fathul Wahid, bersama pimpinan universitas, guru besar, dosen, yayasan, mahasiswa, dan alumni, menyatakan keprihatinan terhadap penyalahgunaan wewenang pemerintah jelang Pemilu 2024.

Selain itu, Dosen, guru besar, alumni hingga mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, prihatin terhadap situasi politik di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai memprihatinkan.

Unair menyoroti kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 yang dinilai memprihatinkan. Dalam pernyataannya, Unair mengingatkan Jokowi bahwa masyarakat berharap kepala negara bisa menjalankan etika republik dan merawat demokrasi.