Ganjar: Bansos untuk Rakyat Bukan Punya Presiden

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengingatkan bantuan sosial (bansos) harus disalurkan dengan tepat sasaran. Pemberiannya pun tak boleh diakui sebagai pemberian presiden.

Hal ini disampaikan Ganjar saat mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Rengasdengklok, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Karawang, Jumat, 15 Desember. Katanya, bansos sudah dianggarkan oleh negara tak boleh diklaim dan hal ini bakal diperbaiki jika dirinya terpilih bersama Mahfud MD.

“Ya, bansos itu kan untuk rakyat dan sudah dianggarkan. Jadi bukan punya presiden,” kata Ganjar kepada wartawan seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Ganjar mengatakan menyatukan data memang jadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Sehingga, dia membuat akan mencanangkan Satu Data Indonesia dan programnya adalah KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (SAKTI).

Kartu inilah yang nantinya akan digunakan dalam proses pendataan kependudukan untuk menerima bansos dari pemerintah.

Selain itu, Kartu SAKTI juga akan digunakan untuk mempermudah urusan pelayanan publik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Diketahui, politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka sempat meminta Ganjar untuk memperhatikan penyaluran bantuan sosial ketika terpilih. Masyarakat yang memang memerlukan harus mendapatkannya.

Selain itu, dia juga minta pemberian jangan diklaim sebagai bantuan presiden ketika eks Gubernur Jawa Tengah itu terpilih nantinya. Permintaan ini disampaikan Rieke ketika berpidato di hadapan Ganjar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 14 Desember.

“Bansos itu janji ya, kalau jadi presiden jangan diaku punya presiden lho, bansos. Bansos itu bukan punya presiden, bukan punya anak presiden. Janji lho mas,” kata Rieke saat itu.

Rieke mengingatkan bantuan sosial itu memang dianggarkan negara. Tapi, duitnya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat sehingga penyalurannya harus tepat.