PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal di Pemilu 2024

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) berharap ada komite independen yang dilibatkan untuk mengawasi transaksi janggal di Pemilu 2024. Kelompok pro demokrasi diminta bergerak.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024. Katanya, komite independen ini bisa mengawasi jalannya demokrasi dengan mengedepankan akuntabilitas dan keadilan.

“Bagian dari instrumen demokrasi kan ada fairness, akuntabilitas, dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok pro demokrasi, sebagaimana Bapak Nurcholis Majid almarhum itu mampu saat itu mendirikan KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antar partai politik, antar calon,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember.

Hasto menilai kehadiran komite independen sebagai wasit ini sangat penting apalagi sudah ada beberapa dugaan. Misalnya, ada partai politik yang rajin memasang baliho di berbagai titik.

“Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya. Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan, berapa biayanya, dan berapa jumlah baliho yang dipasang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung adanya sejumlah upaya intervensi. Sehingga, pihak independen untuk memantau peserta Pemilu 2024 diperlukan.

“Yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society, termasuk dari paslon lain yaitu pasangan Amin dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” ungkapnya.

Selain membentuk komite independen, Hasto juga minta PPATK mengungkap secara terang siapa partai yang diduga melakukan transaksi janggal. Jangan sampai publik dibuat bertanya-tanya.

“Apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas,” pungkas Hasto.