Komisi XI Harap Satgas TPPU Bisa Bikin Terang Transaksi Janggal Kemenkeu

JAKARTA - Komisi XI DPR mendukung satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Satgas TPPU diingatkan untuk bekerja secara independen.

“Polemik transaksi janggal ini harus selesai dengan kepastian hukum karena telah menimbulkan keresahan publik. Dengan dibentuknya Satgas TPPU, saya harapkan kasus ini tidak jalan di tempat dan ada kepastian hukum,” ucap Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, Kamis 4 Mei.

Komisi DPR yang membidangi urusan Keuangan itu pun mengingatkan agar Satgas TPPU memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugasnya. Menurut Willy, banyaknya anggota Satgas TPPU yang menyebut-nyebut Kemenkeu ini tidak boleh tumpang tindih dengan ranah kewenangan legal lembaga yang telah ada.

"Jangan sampai hanya ramai di pemberitaan tapi tidak ada konklusi apapun dari sisi hukumnya. Semua harus bekerja sesuai tupoksi dan kewenangan mereka,” sebut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Willy juga menyoroti adanya anggota Satgas TPPU yang berasal dari dalam internal Kemenkeu. Ia meminta Ketua Tim Komite TPPU, Mahfud MD untuk mengawasi ketat proses penyelidikan transaksi janggal Rp349 Triliun tersebut.

“Sesuai penjelasan Pak Mahfud, memang tidak bisa mengeluarkan bagian dari Kemenkeu dari Satgas TPPU ini karena Kemenkeu memiliki kewenangan pro yustisia,” ungkap Willy.

“Tapi saya ingatkan lagi, apabila begitu, Pak Mahfud sebagai Ketua Komite harus mengawasi dengan ketat. Jangan sampai dengan dimasukannya bagian Kemenkeu malah menjadi boomerang dan membuat masyarakat tidak percaya,” tambahnya.

Willy mengatakan, transaksi janggal di Kemenkeu harus diungkap seterang-terangnya. Sebab bila tidak, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kemenkeu akan terus menurun.

“Penyelesaian kasus ini juga akan menjadi hadiah bagi masyarakat yang geram terhadap perilaku tidak etis beberapa oknum pejabat,” ujar Willy.

“Ketegasan penyelesaian kasus transaksi janggal di Kemenkeu juga dapat meningkatkan citra Pemerintah di mata masyarakat yang belakangan menurun. Kita butuh integritas Kemenkeu yang dipercaya untuk mengumpulkan sumber pendanaan pembangunan,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Timur XI tersebut.

Di sisi lain, Willy meminta masyarakat bersabar dan ikut mengawal kasus transaksi janggal di Kemenkeu. Dengan adanya peran masyarakat, ia berharap kasus kejanggalan transaksi di Kemenkeu dapat terbuka dan ditemukan fakta sesungguhnya.

“Masyarakat pasti menunggu akhir dari polemik ini. Apakah terbukti memang ada transaksi janggal atau memang ada kekeliruan data yang diterima pejabat publik. Ini yang harus dikawal sampai akhir yang jelas dan tegas,” pungkas Willy.