Muhammadiyah ke Firli Bahuri: Mundur dari Ketua Sekaligus Komisioner KPK
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Firli Bahuri mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buntut ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Mendesak kepada saudara Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK sekaligus sebagai komisioner KPK," kata Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam keterangan tertulis, Kamis 23 November, disitat Antara.
Busyro mengapresiasi penetapan Firli sebagai tersangka. Upaya itu, lanjut dia, sebagai wujud kepekaan, independensi, dan tanggung jawab Polri dalam membasmi praktik korupsi di Indonesia.
Menurutnya, praktik korupsi yang selama ini dominan dalam bentuk suap dan gratifikasi semakin meluluhlantakkan sendi-sendi kekuatan negara dari kewajiban utamanya, yaitu melindungi rakyat dari sebagai korban pemiskinan struktural yang disebabkan langsung oleh state capture corruption yang berdampak buruk pada meluasnya praktik birokrasi nasional yang kleptokratif.
Apalagi praktik suap, gratifikasi dibarengi dengan tindakan ekstra kumuh pemerasan oleh mereka yang sedang mengemban jabatan publik.
Oleh karena itu, dia juga mengingatkan kepada Presiden untuk melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan Panitia Seleksi ke depan dilakukan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil.
Baca juga:
- Selain Firli Bahuri, 5 Pimpinan KPK Lain Sempat Terjerat Perkara Hukum
- Soetrisno Bachir Masuk Timnas AMIN, PAN: Harusnya Ikut Partai Dukung Prabowo-Gibran
- Firli Bahuri Jadi Tersangka Pemerasan SYL, Kejati DKI Siapkan 4 Jaksa Peneliti
- SYL Ogah Komentar Firli Ditetapkan Polisi Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan
Dia juga Mendorong aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman untuk tidak ragu sedikit pun mengusut kasus dugaan korupsi ini dengan cermat, obyektif dan tuntutan serta hukuman yang seberat-seberat-nya dan seadil-adilnya.
Busyro mengatakan kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi DPR dan Pemerintah dalam proses seleksi calon pejabat penegak hukum yang terbebas dari kepentingan politik pragmatis sesaat dan transparan.
"Kiranya tragedi pelumpuhan KPK dan intervensi terhadap MK ini sudah cukup sebagai titik balik untuk bersama-sama bangkit dari limbah dosa politik yang jelas-jelas telah meruntuhkan marwah kenegaraan dan merugikan rakyat serta melumpuhkan demokrasi," tandasnya.