Respons Kritik AHY ke Pemerintah Jokowi, PPP Sebut Proyek Hambalang Lebih Nyata Grasah-grusuh

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani merespons pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak pada rakyat miskin atau wong cilik. 

Menurut Arsul, AHY tidak pantas menilai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang tengah berjalan. Justru, kata dia, yang tepat adalah mengkritik kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono karena periodenya telah selesai.

"Lebih pas kita misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono, karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya," ujar Arsul, Kamis, 16 Maret.

Wakil Ketua MPR itu lantas mengungkit kasus mega korupsi Hambalang dan Bank Century di era pemerintahan SBY. 

Menurutnya, patut dikritisi soal kebijakan SBY dalam Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang atau pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang.

Dia menilai, korupsi proyek Hambalang lebih nyata 'grasa-grusunya' ketimbang menilai pemerintahan yang sedang berjalan.

"Proyek Hambalang itu justru lebih nyata grasah-grusuhnya," kata Arsul.

Dia menyebut program stabilisasi sektor keuangan atau perbankan Bank Century di era SBY gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya. Bahkan, kata Arsul, proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang. 

"Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa di-recovery dan proyeknya mangkrak," bebernya. 

Dia juga menyinggung kebijakan deforestasi atau pelepasan kawasan hutan yang jumlah luasannya sangat luar biasa selama 10 tahun masa Pemerintahan SBY.

"Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," kata Arsul.