Heru Budi Tindak Lanjut Perintah Jokowi Soal Rencana Relokasi Pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait relokasi usai peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Namun, Heru belum memutuskan bagaimana mekanisme relokasi yang akan dilakukan. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku akan terlebih dahulu mengevaluasi zonasi di lokasi tersebut.

Hal ini Heru sampaikan usai mendampingi Jokowi meninjau lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

"Presiden berpesan bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan untuk meninjau kembali zonasi serta langkah ke depan," kata Heru, Minggu, 5 Maret.

Presiden Joko Widodo menyebut harus ada relokasi yang memisahkan Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman warga di Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

Jokowi memerintahkan Pertamina dan Pemprov DKI memutuskan relokasi salah satu dari dua opsi antara pemindahan depo Pertamina atau rumah penduduk dari lokasi bekas kebakaran depo yang merembet ke permukiman tersebut.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (Penjabat) Gubernur DKI (Heru Budi Hartono) untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ungkap Jokowi.

Jokowi menargetkan keputusan relokasi depo Pertamina atau permukiman warga dalam dua hari ke depan. Menurut Jokowi, depo Pertamina Plumpang bisa dipindah ke pulau reklamasi yang belum dihuni oleh penduduk. Sebab, bangunan semacam ini harus memiliki buffer zone seperti area sungai atau lahan tak berpenghuni yang mengelilingi objek vital.

Sementara, jika permukiman direlokasi, Jokowi memerintahkan Pemprov DKI mencari kawasan lain yang bisa menjadi tempat tinggal warga.

"Bisa saja (depo) Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Ini yang baru nanti dibicarakan. Ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakat nya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi, harus segera ditemukan solusinya," lanjutnya.