PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda Akibat Gugatan Partai Prima, KPU: Kita Ajukan Banding
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan Pemilhan Umum (Pemilu) ditunda selama sekitar 2 tahun atau sampai tahun 2025. Hal ini merupakan putusan yang memenangkan gugatan perdata pengajuan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan mengajukan banding sebagai tindak lanjut hukum dari putusan tersebut, seiring dengan tahapan Pemilu 2024 yang masih berjalan.
"KPU akan upaya hukum banding," kata Hasyim dalam pesan singkat, Kamis, 2 Maret.
Awalnya, Partai Prima menggugat KPU ke PN Jakpus karena merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu tersebut. Sebab, KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam menjalani pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Dampaknya, Partai Prima tidak bisa melanjutkan tahapan pemilu ke verifikasi faktual. Partai Prima tidak terima. Dalam kajian mereka, Prima menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi administrasi.
Prima juga memandang Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bermasalah dan menyebabkan tidak lolosnya partai tersebut dalam tahapan verifikasi administrasi.
Gugatan perdata Prima ke PN Jakpus dengan tergugat yakni KPU RI dilayangkan pada 8 Desember lalu. Putusan PN Jakpus keluar dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada Kamis, 2 Maret.
Baca juga:
- Status Agnes Naik jadi Pelaku di Kasus Penganiayaan David, Polda Metro: Dari Pemeriksaan Chat, Video dan CCTV
- [BREAKING NEWS] Polda Metro Tetapkan Agnes jadi Pelaku di Kasus Penganiayaan David Ozora
- Kuasa Hukum Shane Sebut AG yang Merekam Video dan Tidak Bantu David Saat Dianiaya Mario Dandy
- Ini Tampak Rumah Pemilik Jeep Rubicon yang Dibawa Mario Dandy Satrio, Percaya?
Berikut adalah bunyi putusan PN Jakpus:
1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000 kepada Penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410.000.