Australia Tidak Ikuti Latah untuk Melarang TikTok pada Perangkat Pemerintah
JAKARTA - TikTok, aplikasi berbagi video asal China, hingga kini belum dilarang oleh pemerintah Australia untuk digunakan pada perangkat pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Australia, Jim Chalmers pada Rabu, 1 Maret.
Sebelumnya, Kanada dan Parlemen Eropa sudah melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah mereka dengan alasan kekhawatiran mengenai akses data pengguna. Pada Senin, 27 Februari, Gedung Putih memberikan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan TikTok pada perangkat federal mereka.
Chalmers menyatakan bahwa pemerintah Australia akan mengikuti saran dari lembaga keamanan nasional. Namun, sampai saat ini pemerintah belum menerima saran untuk melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah.
Peningkatan kekhawatiran tentang penggunaan TikTok oleh pemerintah China untuk mengumpulkan data pengguna demi kepentingan politik dan ikut campur dalam urusan internal negara lain, menjadi alasan utama di balik larangan ini.
Dilaporkan Reuters, pada pekan lalu, Komisi Eropa juga memberlakukan larangan serupa, sementara pada bulan Desember 2020, Senat Amerika Serikat telah menyetujui larangan penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah. India juga telah melarang penggunaan TikTok pada tahun 2020.
Baca juga:
- U.S. Marshals Service Mengalami Serangan Ransomware, Informasi Sensitive Terancam Terungkap"
- Wikimedia Didenda di Rusia karena Misinformasi, Ini Dia Negara Lain yang Pernah Memprotes Wikipedia
- Fitur Penjadwalan Panggilan Grup Baru Kini Hadir pada WhatsApp iOS Versi Beta
- Qualcomm Gandeng Merek Ponsel Cerdas Global Luncurkan Komunikasi Berbasis Satelit
Selain alasan keamanan data, pemerintah sebuah negara juga bisa melarang TikTok karena alasan keamanan nasional, keamanan publik, penyebaran informasi yang salah atau merugikan, dan pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual.
Sejauh ini, TikTok telah dilaporkan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, memiliki masalah terkait konten yang mengandung pornografi dan kekerasan di platform mereka. Beberapa pengguna TikTok telah membagikan konten yang tidak pantas dan melanggar kebijakan konten TikTok, termasuk konten yang mengandung kekerasan, perundungan, dan pornografi.
Namun, TikTok telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan memperketat kebijakan dan algoritma mereka untuk memfilter dan menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka.
TikTok juga mendorong pengguna untuk melaporkan konten yang tidak pantas atau melanggar kebijakan mereka agar dapat segera dihapus. Meskipun demikian, masalah ini masih menjadi perhatian bagi pengguna dan pihak berwenang di beberapa negara.