Ini Nominal Anggaran dan Merek Mobil Dinas Listrik yang Bakal Dipakai Puluhan Pejabat Pemprov DKI Tahun Ini
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melakukan pembelian puluhan kendaraan dinas listrik yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2023. Mobil listrik ini nantinya bakal digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat utama Pemprov DKI Jakarta.
Belanja modal kendaraan dinas listrik Pemprov DKI ini termuat dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).
Pengadaan mobil dinas listrik masuk pada alokasi anggaran UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.
"Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah. Lokasi pekerjaan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur," tulis keterangan dalam situs LKPP, dikutip pada Kamis, 23 Februari.
Dalam informasi pengadaan di situs LKPP, disebutkan mobil dinas listrik yang akan dibeli berjumlah 23 unit. Adapun merek dan tipe mobil tersebut adalah Hyundai Iqoniq 5 varian Signature.
Metode pengadaan mobil dinas listrik Pemprov DKI ini berupa e-pruchasing. Adapun pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20,3 miliar.
"Sumber dana APBD tahun anggaran 2023. Pagu Rp20.337.244.795," tulis situs LKPP.
Baca juga:
Pemprov DKI menjadwalkan pemilihan penyedia barang untuk mobil listrik ini baru dilakukan mulai Oktober hingga November 2023 dan dilanjutkan pada pelaksanaan kontrak pada November hingga Desember 2023. Sementara, pemanfaatan hasil pengadaan kendaraan dinas listrik ini mulai bulan November 2023.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi menyebut, jumlah kendaraan dinas listrik yang didatangkan tahun ini masih belum memenuhi kebutuhan seluruh pejabat Pemprov DKI. Pengadaan akan dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, pada tahun 2024, Pemprov DKI tak akan menganggarkan penambahan unit kendaraan dinas listrik. Sebab, APBD DKI tahun depan akan diprioritaskan pada program-program utama Pj Gubernur Heru Budi. Pengadaan kembali dianggarkan pada tahun 2025.
"Karena anggaran terbatas, tahun depan kita stop dulu pengadaan. Anggaran kita (tahun 2024) harus diprosiataskan ke banjir, kesehatan, NCICD, kemcaetan. Itu yang jadi prioritas," kata dia.