Biar Tak Boros Anggaran, DPRD Minta Pemprov DKI Segera Jual Mobil Dinas yang Diganti Kendaraan Listrik

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung rencana pengadaan 21 kendaraan dinas berbasis listrik pada tahun ini. Mobil listrik ini nantinya beroperasi untuk fasilitas pejabat utama Pemprov DKI.

Satu hal yang menjadi catatan William adalah nasib mobil dinas lama yang masih menggunakan BBM. Jika nantinya mobil dinas listrik tersebut sudah tiba, Willam menyarankan agar Pemprov DKI dengan segera menjual mobil dinas lama dengan skema lelang.

Sebab, menurut Anggota Fraksi PSI tersebut, perawatan kendaraan-kendaraan dinas sering kali memakan anggaran yang besar.

"Harus dipastikan mobil- mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran. Anggaran bisa berfokus kepada program lainnya yang lebih bermanfaat bagi warga DKI," kata William kepada wartawan, Selasa, 21 Februari.

William berharap peralihan kendaraan dinas berbahan bakar fossil menjadi bertenaga listrik dapat meningkatkan peluang investasi mobil listrik ke depannya.

"Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ tuturnya.

Pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik Pemprov DKI mulai berjalan pada tahun ini. Pemprov DKI membeli 21 mobil dinas listrik dengan harga Rp800 juta per unit menggunakan APBD tahun 2023.

Namun, sebelum kendaraan dinas ini digunakan, Pemprov DKI terlebih dahulu menyusun dan menerbitkan peraturan kepala daerah yang akan diteken Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi menyebut, jumlah kendaraan dinas listrik yang didatangkan masih belum memenuhi kebutuhan seluruh pejabat Pemprov DKI.

"Perencanaan kita tahun ini 21 kendaraan dulu karena anggarannya besar. Tahun ini akan dipakai oleh Pak Gubernur, Sekda, Asisten Sekda, Inspektorat, sampai Kepala Bappeda," kata Reza kepada wartawan.

Lalu, terhadap mobil dinas berbahan bakar bensin yang selama ini dioperasikan, Pemprov DKI akan memproses penghapusan aset untuk selanjutnya dilakukan lelang secara terbuka.

"Lelangnya dilakukan melalui KPNKL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)," ujar Reza.

Sementara itu, pada tahun 2024, Pemprov DKI tak akan menganggarkan penambahan unit kendaraan dinas listrik. Sebab, APBD DKI tahun depan akan diprioritaskan pada program-program utama Pj Gubernur Heru Budi. Pengadaan kembali dianggarkan pada tahun 2025.

"Karena anggaran terbatas, tahun depan kita stop dulu pengadaan. Anggaran kita (tahun 2024) harus diprosiataskan ke banjir, kesehatan, NCICD, kemcaetan. Itu yang jadi prioritas," kata dia.