Australia Meminta Twitter dan Google Berikan Informasi Terkait Upaya Melawan Pelecehan Anak secara Online

JAKARTA - Sebuah regulator di Australia telah mengirim surat-surat hukum kepada Twitter dan Google yang meminta mereka untuk memberikan informasi tentang upaya mereka dalam memerangi kejahatan online terhadap anak-anak. Hal ini juga menambah tekanan pada perusahaan teknologi global lainnya.

Aksi yang dilakukan oleh komisioner e-safety di negara tersebut menyoroti praktik anti-eksploitasi yang dilakukan oleh Twitter di bawah kepemilikan miliarder Elon Musk, yang menyebut perlindungan anak sebagai prioritas utama sambil juga memberhentikan lebih dari setengah karyawan sejak mengambil alih pada Oktober tahun lalu.

"Dengan Elon Musk menyatakan pelecehan seksual terhadap anak sebagai prioritas utama, ini adalah kesempatan bagi dia untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukannya," kata komisioner e-safety Julie Inman Grant kepada Reuters dalam sebuah wawancara, merujuk pada beberapa tweet dari Musk.

Dia mengatakan bahwa dalam kepentingan Twitter untuk menunjukkan bahwa mereka sedang bertindak efektif untuk memberantas materi pelecehan seksual terhadap anak, karena jika tidak maka pengiklan bisa meninggalkan perusahaan tersebut.

Inman Grant, yang sebelumnya pernah menjadi direktur kebijakan publik di Twitter hingga tahun 2016, mengatakan bahwa respons dari perusahaan teknologi yang lebih besar, ditambah dengan laporan tentang pengendalian konten yang lebih longgar di Twitter sejak Musk mengambil alih, mendorongnya untuk mengambil tindakan.

Twitter menutup kantornya di Australia setelah pembelian oleh Musk sehingga tidak ada perwakilan lokal yang bisa memberikan tanggapan kepada Reuters, dan permintaan untuk komentar yang dikirim ke alamat email media perusahaan yang berbasis di San Francisco tidak segera dijawab.

Selain menulis surat kepada Twitter, komisioner juga mengirim surat kepada Alphabet Inc's Google, pemilik YouTube dan unit penyimpanan file Google Drive, serta TikTok milik China.

Manajer senior urusan pemerintah dan kebijakan publik Google Samantha Yorke mengatakan materi pelecehan tidak ada tempatnya di platform perusahaan mereka dan "kami menggunakan berbagai teknik pemindaian standar industri termasuk teknologi hash-matching dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan menghapus (materi pelecehan seksual terhadap anak) yang telah diunggah ke layanan kami".

Manajer kebijakan TikTok untuk Australia, Jed Horner, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan tersebut memiliki pendekatan nol toleransi terhadap penyebaran materi pelecehan dengan lebih dari 40.000 profesional keamanan di seluruh dunia "yang mengembangkan dan menegakkan kebijakan kami, serta membangun proses dan teknologi untuk mendeteksi, menghapus, atau membatasi konten yang melanggar secara massal".

Di bawah undang-undang baru di Australia, komisioner e-safety, sebuah kantor yang dibuat untuk melindungi pengguna internet, dapat memaksa perusahaan internet untuk memberikan informasi rinci tentang frekuensi eksploitasi anak di platform mereka dan tentang tindakan yang mereka ambil untuk memberantas hal itu.

Perusahaan yang gagal bekerja sama menghadapi denda hingga 700.000 dolar Australia (Rp7,2 miliar) per hari.

Tahun lalu, komisioner mengirimkan pemberitahuan serupa kepada Apple Inc , Microsoft Corp dan pemilik Facebook, Meta Platforms . Setelah menerima respons mereka, komisioner menyebut praktik mereka tidak memadai.

Inman Grant mengatakan investigasi bersama dengan Canadian Centre for Child Protection pada tahun 2020 menemukan materi pelecehan yang tersedia secara publik di Twitter, yang kemudian dilaporkan kepada kepala kepercayaan dan keamanan Twitter.

"Ketika itu dikaitkan dengan kedatangan Elon Musk di sini, yang menghancurkan tim kepercayaan dan keamanan, serta memotong orang-orang kebijakan publik lokal yang menghadap ke luar, dan kemudian membiarkan beberapa pelaku terburuk kembali, maka akan ada banyak pelaku buruk, dengan pengaman yang lebih sedikit," ujar Grant, mengomentari pemotongan pekerja di Twitter, yang dikutip Reuters.

Meskipun Twitter telah menutup unitnya di Australia, Inman Grant mengatakan kantornya memiliki kekuatan ekstra-territorial untuk mengenakan denda kepada perusahaan di luar negeri, tetapi dia berharap perhatian publik akan mendorong Twitter untuk bekerja sama.