Kemendagri Minta Warga Jakarta Sudah Punya Rumah di Luar Kota Pindah KTP dari DKI
JAKARTA - Dirjen Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meminta warga Ibu Kota yang sudah memilki rumah di luar kota untuk segera memindahkan kepemilikan KTP mereka dari DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan Zudah usai rapat koordinasi bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta.
"Saya bersama Bapak Gubernur ingin mendorong penduduk-penduduk yang memang sudah punya rumah di luar DKI, ayo segera pindah ke Bogor, pindah ke Tangerang, pindah ke Depok, karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," kata Zudan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 22 Februari.
Zudan menilai, fenomena maraknya masyarakat yang belum pindah KTP ini lantaran Pemprov DKI memiliki banyak jenis jaring pengaman sosial serta program bansos kepada warganya.
"Kita tahu DKI ini adalah gula yang semua semut datang ke sini karena daya tariknya luar biasa, pelayanan publiknya di bawah Pak Heru ini bagus. Program-program dengan jaring pengamanan sosialnya ada 17. Orang akan datang ke sini, termasuk, orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, Tangerang, Tangsel, Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI," jelas dia.
Karenanya, dalam rapat koordinasi ini, Pemprov DKI dan Kemendagri melakukan pemadanan data kependudukan di Jakarta. Hal ini sebagai bagian dari optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik.
Dari pemadanan itu, pemerintah akan menghapus data warga yang dianggap tak layak menjadi penerima bantuan sosial dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sebab, ternyata saat ini masih ada warga memiliki mobil hingga mampu investasi saham yang masuk dalam daftar penerima bansos tersebut.
"Kita akan melakukan pemadatan data. Misalnya yang akan menerima bantuan sosial dari DKI tetapi punya tanah, punya mobil, punya motor, punya saham, itu nanti kita akan keluarkan dari penerima bantuan," ujar Zudan.
Baca juga:
Selain itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pemerintah juga akan menghapus warga ber-KTP DKI Jakarta yang saat ini sudah tinggal di luar daerah dari daftar penerima bansos.
Sejauh ini, kata Heru, pihaknya sudah melakukan penghapusan 1,1 juta nama di DTKS yang dianggap tak layak mendapat bansos dari Pemprov DKI maupun Kementerian Sosial.
"Sebanyak 1,1 juta sudah kita delete dari data DTKS yang memang dia tidak patut mendapatkan bantuan," tutur Heru.
Heru memperkirakan, masih ada 200 ribu data penerima bansos yang akan dihapus berdasarkan hasil koordinasinya dengan Kemendagri. "Hari ini pemadanan itu bisa ditambah sekitar 200 ribu," tambahnya.