Meski Ingin Warga Cetak Ulang KTP DKI Jadi DKJ, Pemprov Akui Stok Blangko Terbatas

JAKARTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku saat ini stok blangko KTP elektronik yang tersedia wilayahnya sangat terbatas.

Sementara, Pemprov DKI berencana untuk meminta warga Jakarta melakukan cetak ulang KTP dari penulisan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) saat Ibu Kota resmi pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.

"Blangko kita masih sangat-sangat terbatas. Bulan kemarin kita dapat 80 ribu keping, sedangkan kebutuhan cetak kita saat itu sampai 87 ribu. Masih kurang," kata Budi kepada wartawan, Selasa, 19 September.

Budi mengaku kehabisan stok blangko KTP hanya terjadi sampai bulan Agustus. Ia mengklaim, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengamankan stok blangko untuk Jakarta hingga bulan Desember 2023.

Hanya saja, stok blangko ini diperlukan untuk mencetak KTP warga yang baru berumur 17 tahun. Pencetakan kartu identitas ini juga dibutuhkan para pemilih pemula agar mereka bisa mencoblos dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Data kita ada 120 ribu daftar pemilih pemula yang belum ber-KTP dari saat ini sampai 14 Februari (hari pencoblosan). 40 ribu KTP sudah cetak. Sekitar 40 ribuannya masih dalam proses belum dicetak. Sisa 40 ribu yang belum melakukan perekaman dan ini kita sasar, agar Februari terkejar kita lakukan perekaman," tuturnya.

Dari kondisi ini, Budi mengakui pemerintah tidak bisa langsung melayani sekitar 8 juta warga pemilik KTP Jakarta untuk cetak ulang mengganti redaksional status DKI menjadi DKJ.

Budi menjelaskan, prioritas penggantian redaksional DKI ke DKJ menyasar warga yang pertama kali mencetak KTP elektroniknya, yakni yang baru berusia 17 tahun. Selain itu, prioritas cetak ulang KTP dengan perubahan redaksional ini juga akan diprioritaskan pada warga yang hendak melakukan pembaharuan data kependudukannya.

"Prioritasnya KTP-KTP pemula, nanti redaksionalnya sudah berubah. Serta, mereka yang mau meng-update data saat melakukan perubahan layanan," urainya.

Untuk menambah stok, Pemprov DKI akan mengajukan hibah blangko e-KTP sebanyak 3 juta keping. Jumlah ini juga mencakup blangko-blangko yang dibutuhkan untuk pencetakan KTP baru. Di mana, mereka merupakan pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

"Kita akan berdiskusi dengan Dirjen Dukcapil (Kemendagri) untuk (pengadaan) di tahun 2024. Kita kan juga masih akan minta persetujuan, apakah nanti disetujui semua 3 juta kita melakukan hibah. Tentunya ini masih dalam tahapan yang panjang," urai Budi.

Di satu sisi, Disdukcapil DKI juga akan mengajukan anggaran pengadaan tinta untuk pencetakan KTP dalam penyusunan APBD 2024.

"Di saat nantinya blangkonya terpenuhi, maka juga harus diupdate tintanya. Jangan sampai blangkonya ada, tintanya malah enggak ada. Nilainya kita masih menghitung, termasuk juga nantinya pemenuhan kebutuhan untuk pemilu, pilkada, pilpres, dan juga adanya perubahan status Jakarta," imbuhnya.