TikTok Perluas Label Akun Media yang Dikelola Pemerintah di 40 Negara, Termasuk China!

JAKARTA - TikTok sekarang memperluas kemampuan penggunaan label untuk akun media yang dikelola negara, dan akan segera mulai diterapkan di lebih dari 40 pasar global.

Aplikasi milik ByteDance yang berbasis di China ini sekarang menghadirkan label atau tag, untuk mengidentifikasi akun yang dijalankan oleh organisasi yang keluaran editorial atau proses pengambilan keputusannya tunduk pada kontrol atau pengaruh pemerintah ke lusinan pasar.

Uji coba tersebut awalnya dimulai pada Maret tahun lalu setelah invasi Rusia ke Ukraina dengan melabeli media yang dikontrol negara di Rusia, Ukraina, dan Belarusia.

Label ini akan memberi pengguna lebih banyak informasi tentang arti label dan mengapa label diterapkan saat pengguna mengkliknya.

Sejak diluncurkan, akun yang dijalankan oleh organisasi media Rusia seperti RT, Ruptly, Sputnik, RIA Novosti, TASS, dan lusinan lainnya telah menambahkan label tersebut ke video mereka.

Sekarang, TikTok mengatakan telah memformalkan kebijakannya dan akan mulai menerapkan label media yang dikendalikan negara dalam pendekatan bertahap, segera dimulai dengan lebih dari 40 pasar di berbagai wilayah, termasuk China.

Melansir TechCrunch, Kamis, 19 Januari, 40 negara tersebut meliputi Afghanistan, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kanada, China, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, dan Jepang.

Kemudian di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Mongolia, Belanda, Polandia, Portugal, Republik Siprus, Republik Moldova, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Tajikistan, Turkmenistan, Inggris Raya, Amerika Serikat (AS), dan Uzbekistan.

Perusahaan mengatakan label ini ditetapkan dengan mengevaluasi independensi editorial suatu operasi lalu mempertimbangkan pernyataan misinya, praktik, perlindungan editorial, kepemimpinan serta tata kelola editorial, dan keputusan editorialnya yang sebenarnya.

Label ini juga menawarkan proses banding jika suatu entitas merasa telah dicap secara tidak adil oleh tim kepercayaan dan keamanannya.

Perusahaan tersebut mengatakan telah bekerja dengan berbagai pakar menjelang program percontohannya, termasuk konsultasi dengan lebih dari 60 pakar media, ilmuwan politik, akademisi, dan anggota dari berbagai organisasi internasional dan kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia.

Ekspansi tersebut terjadi di tengah tindakan keras baru terhadap TikTok di AS, yang awalnya coba dilarang oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada 2020 karena ancaman keamanan nasional.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah negara bagian dan DPR di AS kini telah melarang TikTok dari perangkat yang dikeluarkan pemerintah karena khawatir keamanan data TikTok dibagikan dengan pemerintah China.

Sebenarnya, TikTok relatif terlambat untuk mengadopsi label tersebut dibandingkan dengan sebagian besar pesaingnya. YouTube menambahkan label serupa pada 2018, begitu juga dengan Meta dan Twitter mengadopsinya pada 2020.