Skema Rekayasa Lalin di Kawasan Medan Merdeka Selama Unjuk Rasa Partai Buruh Hari Ini
JAKARTA - Polisi menerapkan skema rekayasa arus lalu lintas terkait aksi unjuk rasa Partai Buruh di kawasan Istana Negera. Nantinya, ruas Jalan Medan Merdeka Barat bakal ditutup.
"Iya jalan Medan Merdeka Barat di kedua arah akan ditutup," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta saat dikonfirmasi, Sabtu, 10 Desember.
Rekayasa arus lalu lintas itupun disebut sudah mulai diberlakukan sejak pukul 09.00 WIB.
Kemudian, masa nantinya juga akan diarahkan ke Patung Kuda sebagai titik aksi demonstrasi.
Dengan adanya aksi demontrasi itu, masyarakat pun diminta untuk tidak melalui kawasan Patung Kuda dan sekitaranya. Sehingga, aktivitas di akhir pekan mereka tak terganggu.
Terlepas hal itu, Purwanta menyebur ratusan personel sudah disiagakan untuk mengamankan dan mengawal aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut.
"Personel lantas kurang lebih ada 110 orang yang diturunkan," kata Purwanta.
Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 10 Desember. Aksi itu sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Baca juga:
- Buruh Ancam Demo Besar-Besaran Jika UMP DKI Jakarta 2023 Tak Naik Jadi Rp5,1 Juta
- BBKSDA Riau Mitigasi Laporan Warga yang Ternaknya Mati Diduga Dimangsa Harimau
- Menghindar dari Kejaran Polisi, DPO Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pandeglang Berhasil Ditangkap
- Sejarah Hari Anti Korupsi Sedunia yang Diperingati Tiap 9 Desember
Aksi demonstrasi itupu nantinya akan diikuti beberapa organisasi buruh. Semisal, KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda atau mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.
Pada aksi nanti, ada sembilan tuntutan yang akan disampaikan. Mulai dari penolakan Undang-Undang KUHP, Omnibus Law-Cipta Kerja, dan Land Reform-Reforma Agraria dan Kedaulautan Pangan.
Lalu, meminta untuk segera mengesahkam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menolak upah murah, dan menolak outsourcing.
Ada juga, tuntutan jaminan sosial yang meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran. Terakhir, mendukung pemberantasan korupsi dan pengusutan tuntas semua kasus pelanggaran HAM.