Pemprov DKI Jelaskan Alasan Coret Anggaran Bangun ITF Layanan Barat dalam APBD 2023

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mengalami pemangkasan akibat sempat membengkak triliunan rupiah.

Salam satu program yang mengalami pencoretan anggaran adalah rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) wilayah layanan barat.

Dalam pembahasan sebelumnya, PT Jakarta Propertindo mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp338 miliar untuk mengawali pembangunan ITF wilayah barat pada tahun depan. Namun, akhirnya Pemprov DKI dan DPRD DKI sepakat untuk mencoret anggaran tersebut.

Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menjelaskan pencoretan sejumlah pos anggaran, termasuk ITF barat, memperhitungkan skala prioritas.

"Kita pilah-pilah mana yang bisa jadi prioritas 2023, mana yang bisa dijalankan tahun-tahun berikutnya. Ada satu yang mau kita prioritaskan supaya jadi piloting, kemudian nanti diikuti dengan titik-titik yang lain. Jadi, ini memang satu dulu didorong supaya fokus, kemudian nanti yang lainnya," kata Fitria saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis, 1 November.

Satu prioritas pembangunan yang dimaksud Fitria adalah pembangunan ITF Sunter di Jakarta Utara. Menurut Fitria, ITF Sunter sudah lebih siap untuk dibangun karena sudah dilakukan proses penjajakan calon investornya.

"Informasi yang kami terima, Sunter yang paling siap. Jadi, mana yang paling siap, kemudian jadi piloting untuk project mendatang," urainya.

Dalam RAPBD yang telah disepakati, Pemprov DKI memberikan suntikan modal kepada Jakpro untuk membangun ITF Sunter dengan anggaran Rp517 miliar.

Dalam kesempatan itu, Fitria menjelaskan alasan pihaknya melakukan pemangkasan anggaran. Postur anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD dalam RAPBD sebelumnya mencapai Rp8,1 triliun. Lalu, anggaran ini dipangkas menjadi Rp7,2 triliun.

Fitria bilang, Pemprov DKI harus memangkas APBD 2023 agar bisa menyeimbangkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang diterima.

Terlebih pula, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki tiga prioritas utama dalam penggunaan anggaran tahun depan, yakni pengendalian banjir, mengatasi kemacetan, dan antisipasi resesi.

"Kan, memang kemampuan keuangan kita juga terbatas. Pembagiannya bukan hanya untuk PMD, pasti ada bagian-P lain untuk mengatasi kemacaten, kemudian banjir, terus resesi. Itu jadi pertimbangan. Jadi, kita memang harus punya pilihan mana yang penting, mana yang siap untuk kita garap," imbuhnya.