Benny Rhamdani Izin Tempur Lawan Penyerang Pemerintah, Gerindra Ungkit Pesan Jokowi: Sesuatu yang Timbulkan Perpecahan Jangan Dibesarkan
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, menilai semua pihak harus bijak menyikapi kelompok yang tak suka dengan pemerintah.
Dia lantas mengutip perkataan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk tak memperbesar sesuatu yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Hal tersebut dikatakan Habiburokhman menanggapi pernyataan Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang meminta ijin ke Jokowi untuk tempur di lapangan melawan penyerang pemerintah jika penegakan hukum tak berjalan.
"Saya pikir kira musti bijak. Hati boleh panas, kepala tetap harus dingin. Kita semua bersaudara," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November.
"Saat-saat seperti ini, benar kata pak Jokowi dan pak Prabowo, sesuatu yang menimbulkan perpecahan jangan kita besar-besarkan. Tapi sesuatu yang mendorong persatuan lah yang kita perjuangkan," sambungnya.
Meski begitu, anggota Komisi III DPR ini enggan berkomentar jauh soal aspirasi yang disampaikan Benny ke Jokowi dalam potongan sebuah video yang viral di media sosial. Pasalnya, pernyataan yang tidak lengkap akan dimaknai berbeda oleh publik sehingga dirinya juga menunggu kejelasan maksud ucapan Benny.
"Kita enggak bisa berkomentar atas secuil video itu. Saya pengalaman sekali, orang ngomong lengkap, kalau dipotong-potong bisa dimaknai berbeda," kata Habiburokhman.
"Kita melihat persoalan harus lengkap, dan kita menunggu klarifikasi Benny bahwa seperti apa maksud dan ucapan. Tapi sekilas sudah klarifikasi, tidak ada maksud menyudutkan pihak lain, jadi kita hargai niat baik beliau," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengklarifikasi perkataannya yang terekam di sebuah video viral terkait aspirasinya ke Presiden Joko Widodo bahwa relawan akan tempur di lapangan melawan para penyerang dan penghina pemerintah. Menurutnya, langkah itu sebagai ilustrasi apabila penegakan hukum untuk menertibkan kelompok tersebut tidak berjalan.
"Itu hanya sebagai gambaran, ilustrasi, bahwa kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu bisa dilakukan dengan cara tadi (tempur di lapangan). Masak kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja, tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum," ujar Benny, Senin, 28 November.
Meski begitu, Benny menilai, potongan video yang beredar tidak menampilkan pernyataan utuh. Kata dia, penyampaian aspirasi ke Jokowi juga bukan pertemuan tertutup.
"Jadi itu bukan acara tertutup, tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh. Kalau utuh kan harusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden. Kan tidak hanya saya," kata Benny.
Menurut Benny, meski pemerintahan Jokowi ada kekurangan, tapi mengkritik jangan sampai kelewatan sehingga kemudian menyerang. Misalnya, kata dia, memfitnah pemerintah, melontarkan ujaran kebencian, mengadu domba suku dan agama, menyebarkan berita bohong, bahkan mencemarkan nama presiden dan ibu negara.
"Kita menyoroti perjalanan kebangsaan ini. Ini sudah bukan kritik, lihat cara yang mereka lakukan selama ini, upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," jelas Benny.
Oleh karena itu, Benny menegaskan, agar penyerangan terhadap pemerintah tidak lagi terulang maka perlu penegakan hukum bagi pelaku. Sebab, menurutnya, jika terus dibiarkan maka dendam politik yang tercipta akibat pilpres akan ada lagi di masa berikutnya.
"Kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019," katanya.
Baca juga:
- Tanggapi Benny Rhamdani, Relawan JoMan: Mau Cari Muka Atau Menjilat Terakhir Kekuasaan Jokowi?
- Anggaran Bansos 2022 Sebesar Rp92 Triliun, Kemensos: Sudah Terealisasi 97,35 Persen
- 'Gerbong' Polres Jaksel Jadi Saksi di Sidang Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
- Hari Ini Sidang Bharada E, Kuat Ma'ruf dan Bripka RR, 17 Saksi Bakal Dihadirkan
"Nggak bolehlah negara ini dengan mimpi 275 juta anak-anak biar lebih maju, dirusak oleh sekelompok orang yang tidak pernah move on kemudian memelihara dendam yang diformalin terus berupaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang sesat," tambah Benny.