JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengungkapkan total anggaran bantuan sosial atau bansos untuk mayarakat tahun 2022 sebesar Rp92.965.933.146.000. Kemensos saat ini telah mengucurkan kepada masyarakat sebanyak 97,35 persen.
“Khusus untuk belanja bantuan sosial sudah terealisasi sebesar 97,35 persen tahun ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin 28 November.
Realisasi anggaran bansos itu disampaikan Harry dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Komisi VIII DPR bertema 'Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022' yang digelar di Medan pada Sabtu 26 November, disitat Antara.
Selain persentase kucuran dana bansos, Harry menyebutkan jika realisasi seluruh anggaran telah mencapai 96,05 persen.
“Para anggota dapat berkoordinasi dengan PT. POS terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di wilayah dapil masing-masing anggota,” kata Harry.
Sedangkan bagi program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto menyatakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) telah bergulir dan menyasar 2.800 keluarga penerima manfaat atau KPM.
“Yang akan berat adalah mensinkronkan data-data KPM dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami berharap tenaga ahli DPR dan Tim Kemensos saling membantu untuk proses PENA,” katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
PDIP Kecewa Relawan Gelar Acara di GBK: Jangan Menjebak Pak Jokowi!
28 November 2022, 13:43 -
| BERITA
Sekjen PDIP Sebut Lingkaran Jokowi Tak Tahu Elite Relawan Punya Banyak Kepentingan
28 November 2022, 07:21 -
| BERITA
Penuhi Panggilan KPK Jadi Saksi, Pengacara Lukas Enembe Laporkan Kondisi Terkini Kliennya
28 November 2022, 11:29 -
| BERITA
Usut Dugaan Suap Kepala Kanwil BPN Riau, KPK Minta Saksi dari Perusahaan Kooperatif
28 November 2022, 08:24
Sekretaris Ditjen Dayasos Benny Sujanto menambahkan, tahapan PENA sampai pada penyelesaian asesmen dan pembelian barang.
Dimana pada tahap awal, proses pelaksanaan program PENA digulirkan di Kabupaten Banyumas dan Sukabumi. “Prosesnya memang bertahap,” kata Benny.
Pada kesempatan tersebut, para anggota DPR menyampaikan informasi yang didapat dari daerah terkait masih terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS. DPR berharap ketika ditemukan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial, Kemensos dapat segera memprosesnya ke dalam DTKS.
Sebagai informasi, di dalam pertemuan tersebut turut hadir 16 anggota Komisi VIII DPR serta para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kemensos. Para peserta sepakat pelaksanaan penyaluran bansos, diharapkan dapat selesai tanggal 20 Desember 2022 dikarenakan tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara.
