Pemerintah Rilis Buku PEN Sebagai Rekam Pengelolaan Uang Negara di Masa Pandemi COVID-19

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melakukan soft launching buku PEN yang bertema Sejarah Lahirnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang unprecedented dan extraordinary yang belum pernah dihadapi oleh Indonesia sejak republik ini berdiri.

Menurut dia, sejak COVID-19 pertama diidentifikasi di Wuhan pada Desember 2019 dan WHO mendeklarasikan sebagai Public Health Emergency of International Concern, Indonesia kemudian mencatat kasus pertama di 2 Maret 2020 dan masih berlangsung hingga hari ini.

“Dengan keterbatasan pengetahuan tentang COVID-19, satu-satunya cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan membatasi pergerakan manusia, yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis pada Senin, 3 Oktober.

Dia menambahkan, kondisi itu berdampak pada perlambatan ekonomi global maupun nasional yang menurunkan pendapatan negara. Di sisi lain, ada penambahan belanja negara karena pemerintah perlu menangani dampak pandemi dengan berupaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dunia usaha.

“Konsekuensinya, terjadi pelebaran defisit anggaran serta peningkatan kebutuhan pembiayaan melalui utang,” ungkap dia.

Suahasil menjelaskan, perubahan lantas dibuat dengan salah satu yang menjadi tonggak penting adalah mengizinkan defisit APBN melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Kita harus buat perekonomian kalau harus mereda sedikit, mereda tapi tidak boleh mati. Artinya begitu ada kesempatan, itu naik lagi. Jika saat ini hal itu terjadi, itu karena pemerintah memastikan itu bisa hidup lagi. Ini yang kita rekam. Ada 17 bab dalam buku ini, di setiap bab kita tulis soal ekonomi sampai soal sosial begitu juga termasuk masalah kesehatan mental dan cara birokrasi yang berubah,” tuturnya.

Lebih lanjut, wakil Sri Mulyani itu mengungkapkan pula terdapat dua dimensi utama di dalam stimulus penanganan COVID-19. Pertama, adalah untuk penanganan kesehatan dan pengendalian wabah sebagai sumber utama penyebab krisis. Dimensi kedua yakni penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program PEN.

“Apa yang sudah terjadi 2,5 tahun terakhir kita berharap tidak terjadi lagi. Pelajaran berharga ini kita rekam, kita pelajari dan kita siapkan untuk Indonesia di generasi mendatang. Semoga buku ini menjadi sumbangsih kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada masa depan kita semua,” tutup Wamenkeu Suahasil Nazara.