Ketua DPRD Minta Kota Jayapura Sebagai Ibu Kota Provinsi Tak Dijadikan Lokasi Demonstrasi
JAYAPURA - Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, meminta agar Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua tidak dijadikan sebagai lokasi untuk demonstrasi.
"Mari ingat bahwa Kota Jayapura merupakan barometer kehidupan karena semua suku, ras, dan agama tinggal di Kota Jayapura," katanya di Jayapura, dikutip dari Antara, Senin 19 September.
Ondoafi Port Numbay itu mengharapkan agar penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara terhormat melalui aturan yang berlaku.
"Karena aspirasi adalah hak dan dijamin oleh negara, tetapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik maka bisa saja menimbulkan gangguan keamanan," ujarnya.
Baca juga:
- Legislator PKB: Bjorka Asli Terbahak-bahak Menghina Pemerintah yang Gagal Melacaknya
- Perludem Nilai Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol Tak Berubah Tidak Tepat
- KPK Didesak Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi Bupati Mimika, MAKI: Hukum Tak Boleh Kalah dengan Massa
- Kabareskrim Bantah Pernyataan Kamaruddin Soal Ferdy Sambo Nikah dengan 'Si Cantik'
Kalaupun aksi damai penolakan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe yang rencananya dilakukan Koalisi Masyarakat Papua di Kota Jayapura pada Selasa 20 September tetap dilakukan, Abisai berharap aksi itu tidak merugikan orang lain.
"Kami harap supaya Kota Jayapura tetap aman dan damai, tidak ada demo yang nanti merusak Kota Jayapura," katanya.
Dia menambahkan, jika ada hal yang berkaitan dengan proses hukum maka hendaknya berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
"Kami mengimbau semua masyarakat agar bersama-sama menjaga Kota Jayapura sebagai rumah besar kita tetap aman," tandasnya.