KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Efektif Tanpa Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lain
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kerja sama dari semua pihak untuk mengusut praktik rasuah tak akan efektif tanpa kerja sama dari semua pihak. Apalagi, masyarakat menaruh ekspektasi tinggi.
"Kita semua harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat maka tugas pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 September.
Sinergitas untuk meningkatkan daya guna memberantas korupsi sangat dibutuhkan. Apalagi pembentuk undang-undang, Nawawi bilang, ingin aparat penegak hukum bersinergi saat melaksanakan tugasnya.
"Kita pahami bahwa pembentuk undang-undang mengharapkan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu meningkatkan sinergitasnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna," ujarnya.
Baca juga:
- PAN Berharap Gejolak Internal PPP Setelah Suharso Dicopot Tak Ganggu Soliditas KIB
- Bongkar Kasus LNG Pertamina, KPK Pastikan Koordinasi ke Berbagai Pihak
- Menerka Alasan Puan Tak Jadi 'Jalan' dengan Airlangga, Tapi Asyik Berkuda Bersama Prabowo
- Ditunjuk Jadi Plt Ketum PPP, Mardiono Segera Daftarkan Pengurus Baru ke Kemenkumham
Lebih lanjut, KPK memastikan pihaknya sudah bersinergi. Ada beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya membangun sistem SPDP Online sebagai sistem pelaporan penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Tak hanya itu, komisi antirasuah juga bersama Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup).
"Dan ketiga, memberikan bantuan atau fasilitasi kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara TPK yang mengalami hambatan," pungkasnya.