Presiden Paraguay Veto RUU Kripto karena Khawatir Penggunaan Listrik yang Boros

JAKARTA - Presiden Paraguay, Mario Abdo Benítez, memveto RUU yang berusaha mengakui penambangan cryptocurrency sebagai aktivitas industri, pada Senin, 29 Agustus. Dia beralasan, tingginya konsumsi listrik pertambangan dapat menghambat ekspansi industri nasional yang berkelanjutan.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa penambangan kripto menggunakan modal intensif dengan penggunaan tenaga kerja yang rendah, dan karenanya tidak akan menghasilkan nilai tambah yang setara dengan kegiatan industri lainnya.

Di seluruh dunia, cryptocurrency saat ini adalah salah satu pencipta pekerjaan terbesar. Grafik Ekonomi LinkedIn menunjukkan bahwa daftar pekerjaan crypto dan blockchain naik 615% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 di Amerika Serikat.

Sesuai dengan sponsor RUU tersebut, Senator Fernando Silva Facetti, undang-undang tersebut bertujuan untuk mempromosikan penambangan kripto melalui penggunaan kelebihan listrik, tetapi pemerintah Paraguay memilih untuk mengabaikan aktivitas di negara tersebut.

Senat Paraguay akhirnya menyetujui proposal tersebut pada 14 Juli, mengakui penambangan kripto sebagai aktivitas industri. Mereka menetapkan pajak 15% untuk kegiatan ekonomi terkait, tetapi keputusan tersebut melihat tanda kurung sebagai insentif tidak langsung bagi industri.

"Dengan menurunkan tarif yang berlaku untuk pengguna penambang kripto menjadi hanya persentase kecil di atas tarif industri saat ini, insentif industri tidak langsung akan ditawarkan untuk penambangan kripto," ungkap pernyataan Senat seperti dikutip Cointelegraph.

Menurut dokumen tersebut, dalam dua belas bulan terakhir, investasi industri ini tumbuh sebesar 220% di negara tersebut menjadi 319 juta dolar AS (Rp 4,7 triliun), sementara PDB meningkat lebih dari 4% dalam lima tahun terakhir. Jika angka ini terus berlanjut, industri nasional dapat membutuhkan jumlah total energi yang diproduksi dan tersedia di dalam negeri agar tetap berkelanjutan.

“Jika Paraguay ingin mengintensifkan penambangan crypto hari ini, dalam empat tahun ke depan akan dipaksa untuk mengimpor listrik,” ungkap Mario saat memveto RUU tersebut.

RUU yang disetujui oleh Senat menetapkan bahwa para penambang harus mengajukan izin dan meminta otorisasi untuk konsumsi energi industri. Ini juga membentuk Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai otoritas penegakan hukum utama dan Sekretariat Pencegahan Pencucian Uang atau Aset untuk mengawasi perusahaan investasi kripto.

Biaya energi rendah di Paraguay telah mendorong perusahaan lokal dan asing untuk memasang infrastruktur pertambangan di negara itu sejak 2020. Menurut laporan harga bensin global, Pada Desember 2021, biaya listrik rumah tangga adalah 0,058 dolar AS (Rp857) per kWh dan biaya listrik bisnis adalah 0,049 dolar AS (Rp727) per kWh. Sangat murah bahkan jauh lebih murah dari Indonesia saat ini, untuk rumah tangga terkecil adalah Rp1352 per kWh.