Presiden Paraguay Mario Abdo Benítez: Penambangan Cryptocurrency Tidak Bisa Dibandingkan dengan Industri Lain

JAKARTA – Pemerintah Paraguay berupaya meregulasi penambangan kripto dalam negeri. Namun, Presiden Mario Abdo Benítez menolak RUU yang telah diperkenalkan pada Juli 2021 lalu dan telah disetujui oleh Senat pada akhir tahun 2021. Sebagai informasi, RUU aturan penambangan kripto tersebut diajukan oleh Senator Fernando Silva Facetti.

Melansir Coinspeaker, Paraguay menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi. Memanfaatkan kelebihan energi, Silva berharap dapat mengkatalisasi pertumbuhan penambangan kripto di negara tersebut. RUU yang ditolak berusaha untuk mengakui penambangan kripto sebagai kegiatan industri yang menciptakan lapangan kerja. Senat Paraguay bahkan menetapkan pajak 15% untuk kegiatan ekonomi terkait.

Selain itu, RUU tersebut mendefinisikan aset virtual, token, penambangan cryptocurrency, dan VASP (penyedia layanan aset virtual). RUU ini juga membentuk Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga penegak hukum. Namun, presiden memveto RUU tersebut secara keseluruhan, menurut sebuah tweet. Menurut La Nación, keputusan untuk menolak RUU tersebut mungkin karena menganggap penambangan kripto sebagai kegiatan industri.

Presiden Benítez sendiri menilai bahwa pertambangan cryptocurrency tidak bisa dibandingkan dengan kegiatan industri lain. Kendati aktivitas penambangan mengkonsumsi energi lebih banyak, namun itu hanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Dengan begitu, penambangan cryptocurrency tidak akan berperan besar dalam menumbuhkan lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, presiden berpendapat bahwa penambangan mengkonsumsi banyak listrik dan dapat menghambat keberlanjutan jaringan listrik negara di masa depan. Dengan investasi industri yang tumbuh sebesar 220%, pertumbuhan industri lebih lanjut tampaknya tidak dapat dihindari.

“Jika laju ini terus berlanjut, industri nasional bisa membutuhkan jumlah total energi yang dihasilkan agar tetap berkelanjutan,” kata Presiden Benítez.

Dengan begitu, tindakan untuk membatasi industri penambangan kripto saat ini diklaim sebagai salah satu cara untuk mencegah impor listrik di masa depan.

Sementara, Senator Silva berpendapat sebaliknya. Menurut Silva, penolakan negara terhadap aturan sektor penambangan kripto akan “mengahncurkan kemungkinan kedatangan investor baru dan formalisasi banyak perusahaan di industri ini.”

Sesuai hukum, RUU tersebut akan kembali ke badan legislatif Paraguay untuk pembahasan lebih lanjut. Di sana, anggota parlemen akan mempertimbangkan kembali proposal tersebut dan memutuskan tindakan selanjutnya.

Sektor penambangan kripto memang membutuhkan lebih banyak energi karena penggunaan perangkat komputasi beradaya tinggi. Sebelumnya, Kazakhstan telah menarik minat perusahaan penambangan kripto global. Namun, tidak lama setelah mereka beroperasi di negara tersebut, Kazakhstan mengalami krisis energi sehingga memaksa perusahaan penambangan kripto untuk angkat kaki dari sana.

Selain itu, El Salvador yang telah resmi mengadopsi Bitcoin sebagai opsi pembayaran resmi, telah mendirikan pusat penambangan Bitcoin dengan menggunakan energi vulkanik.