KIB Rumuskan Program Koalisi, Pengamat: Progresif, Tapi Kalau Hanya Buying Time Takutnya Anti-Klimaks

JAKARTA - Partai Golkar, PPP dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi misi dan merancang program koalisi untuk 10 tahun ke depan atau hingga 2035.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menilai langkah KIB itu cukup progresif. Namun, bisa jadi upaya menyusun visi-misi dan program koalisi juga sebatas untuk buying time.

"Itu langkah progresif, tapi kalau langkah itu hanya buying time, kita takutnya anti-klimaks. Akhirnya sekedar politik transaksional. Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus, jangan sampai menjadi anti-klimaks," ujar Airlangga, Kamis, 25 Agustus, malam.

Menurut Airlangga, catatan visi-misi dan program KIB selanjutnya menjadi jalan bagi proses penjaringan calon presiden dan pelibatan calon bersama dengan uji publik. Dia menilai, sikap KIB yang tidak ingin terburu-buru dalam menentukan capres sebagai bentuk kehati-hatian.

"KIB mempertimbangkan dan melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan penentuan nama calon presiden," katanya.

Dalam pandangan Airlangga, KIB sedang membangun, memperkuat, dan memperindah mesin politik terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka akan melihat calon-calon yang akan tampil sejalan atau tidak dengan program tersebut.

Namun menurutnya, kalau KIB memang berorientasi pada visi misi, maka akan lebih baik jika calon-calon yang akan dirangkul KIB juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama dengan publik.

Meski KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama capres, namun kata Airlangga langkah KIB ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pengusungan capres di Amerika Serikat. Pasalnya, partai di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung capres tanpa adanya koalisi.

"Kalau Amerika itu prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demokrat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian. Tapi kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, dalam waktu dekat KIB akan kembali menggelar pertemuan.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan program-program KIB kepada publik pada Oktober 2022 mendatang. Sementara terkait penetapan capres, ia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Golkar, PPP dan PAN yang tergabung dalam KIB merancang program untuk 10 tahun ke depan atau hingga 2035. Hal itu tertuang dalam visi misi KIB bernama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (Paten).

KIB menawarkan Paten sebagai salah satu visi misi mereka dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

"Dalam Paten itu ditekankan periode krusial Indonesia adalah 2025-2035, di mana bonus demografi kami ini 191 juta penduduk," kata Ketua Umum Golkar, Airlangga di sela penyampaian visi misi KIB, di Hotel Shangri-la, Surabaya, Minggu, 14 Agustus.

Airlangga mengatakan, visi misi tersebut akan diterapkan jika KIB memenangkan Pilpres 2024. Nantinya, kata dia, Paten bakal dijalankan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Menko Perekonomian itu menjelaskan, Paten akan mengutamakan ketahanan pangan, energi, kekuatan fiskal, usaha kecil menengah, memaksimalkan kesetaraan gender dan pengembangan pemuda.

"Nah kami harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita kita 4 ribu menjadi 12 ribu," kata Airlangga.