Strategi Indonesia Bergerak di Antara Amerika Serikat dan China: Menyikapi Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan

JAKARTA - Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam tur Asia Tenggara pada akhir tahun lalu. Menurut Blinken, Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki dampak besar bagi dunia.

Itulah mengapa, tur Asia Tenggara dimulai dari Indonesia dan berlanjut ke Malaysia dan Thailand.

Tur tentunya terkait rivalitas antara Amerika Serikat dan China. Sebagai respon dari upaya China yang ingin menguasai teritori Laut China Selatan, mulai dari batas laut Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, hingga Brunei Darussalam.

Sebab sebelumnya, seperti dikutip dari Reuters, Blinken menyebut China telah bertindak agresif di Laut China Selatan. Mengancam pergerakan perdagangan senilai lebih dari tiga triliun dollar AS. Amerika datang untuk memastikan kawasan ini tetap terbuka.

"Namun, tujuan mempertahankan tatanan berbasis aturan bukanlah untuk menjatuhkan negara mana pun. Sebaliknya, untuk melindungi hak semua negara memilih jalan mereka sendiri, bebas dari paksaan dan intimidasi," kata Blinken.

Kehadiran Amerika tidak bisa ditolak. Bagaimana pun, kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Amerika adalah mitra strategis Indonesia, mitra penting dalam sektor keamanan.

Tak pelak Indonesia menyambut baik komitmen Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

“Hari ini, kedua negara menandatangani nota kesepahaman mengenai perpanjangan kerjasama maritim yang akan berlaku sampai 2026,” ucap Retno dalam jumpa pers pada 14 Desember 2021.

Kerjasama meliputi keamanan, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan, dan navigasi maritim.

"Guna memperkuat kerja sama di bidang keamanan, kita sepakat membentuk mekanisme dialog 2+2 kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, di tingkat pejabat senior," sambung Retno.

Arogansi Nine Dash Line

Meski dalam 10 tahun terakhir China telah menjadi mitra bisnis yang harmonis, tetapi untuk urusan teritori laut, China tetap terus menunjukkan arogansinya terhadap Indonesia, terutama di Pulau Natuna.

China seolah telah mengklaim Kepulauan Natuna sebagai miliknya karena lokasinya berada di kawasan Laut China Selatan. Banyak kapal-kapal nelayan China yang masuk secara ilegal dengan perlindungan penjaga kapal. Data sistem pemantauan bertajuk Skylight pada 2020 menyebut bisa 1.000 kapal per hari yang masuk ke perairan Natuna.

Menurut Menlu Retno, dasar yang digunakan China mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus (nine dash line) yang membentang sejauh 2000 km dari daratan China melewati Taiwan hingga sejumlah negara di Asia Tenggara.

“Namun, tidak ada dasar hukum yang diakui oleh hukum internasional,” kata Menlu Retno dilansir dari Kompas.com.

Retno juga sudah beberapa kali menyampaikan protes terkait itu, baik langsung maupun dalam forum-forum resmi. Retno meminta agar setiap negara menghargai hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut (UNCLOS) yang sudah ditetapkan pada 1982.

Konvensi Hukum Laut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) sudah menetapkan perairan Natuna sebagai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Atas dasar itu, perairan di wilayah Kepulauan Natuna diberi nama Laut Natuna Utara pada 2017.

China tetap ngeyel. Bahkan beberapa pekan sebelum kedatangan Menlu AS, China sempat meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tidak cukup hanya mengandalkan proses diplomasi. Butuh juga kehadiran secara fisik untuk mengawasi perairan Natuna.

Sebab, dalam hukum internasional klaim atas suatu wilayah tidak cukup sebatas klaim di atas peta atau melakukan protes diplomatik, tetapi harus ada penguasaan secara efektif. 

“Penguasaan efektif dalam bentuk kehadiran secara fisik ini penting mengingat dalam perkara Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas dasar ini,” tutur Juwana.

“Selama sembilan garis putus-putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu mempertahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara,” tambahnya.

Melihat itu, tak salah bila Indonesia menganggap Amerika sebagai sosok penting yang bisa menjadi penyeimbang politik luar negeri Indonesia yang hingga saat ini masih menganut bebas aktif.

Latihan Militer Super Garuda Shield

Kerjasama Indonesia dan Amerika juga semakin erat dalam bidang militer. Sama seperti sebelumnya, tahun ini, latihan bersama antara TNI dan Tentara Amerika kembali dilakukan di perairan Indonesia. Lokasi latihan di Baturaja, Amborawang, dan Pulau Batam dari 1-14 Agustus 2022.

Kali ini, tidak hanya TNI dan Tentara Amerika saja, latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) 2022 juga diikuti 11 negara lain dengan total lebih dari 4.000 prajurit. Sebelas negara tersebut adalah Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Korea Selatan, India, Timor Leste, Kanada, Perancis, dan Inggris.

"SGS 2022 merupakan ajang latihan bersama dengan skala yang cukup besar antara Indonesia dan negara-negara sahabat di kawasan Indo-Pasifik," kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Rabu (3/8).

Jumlah negara yang ikut serta, ribuan prajurit yang diterjunkan, dan lokasi latihan yang masih di perairan Indonesia tentu menjadi tanda tanya. Apalagi, China yang notabene memiliki hubungan dekat dengan Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta latihan.

Rivalitas AS dan China, eskalasi Laut China Selatan dan kunjungan ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan beberapa hari lalu menjadi isu yang tidak bisa dikesampingkan.

Melansir Kompas.id, Staf pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Muhammad Arif menilai selain meningkatkan skill militer, latihan bersama tersebut juga sesuai dengan strategi Indonesia selama ini yang menyambut sebanyak mungkin negara terlibat di kawasan Asia Pasifik.

Sehingga terjadi diversifikasi kekuatan di kawasan sebagai strategi realistis dalam menghadapi China yang kerap bertindak agresif di Laut China Selatan.

“Yang paling penting juga di level strategis, sejauh mana Indonesia mau terasosiasi dengan narasi Free and Open Indo Pacific. Padahal, selama ini kita berusaha memberikan makna netral pada Indo Pacific,” kata Arif, Rabu (3/8).

Melansir dari AFP, Senin (1/8), AS menyebut latihan gabungan itu bertujuan memajukan kerjasama regional dalam mendukung kawasan Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka. Bukan terkait dengan negara lain meskipun ada kekhawatiran yang berkembang soal peningkatan agresivitas China di Pasifik.

Seperti ditegaskan kembali oleh Mayor Jenderal Stephen Smith selaku komandan pasukan AS yang ikut SGS, "Ini benar-benar latihan untuk membangun kepercayaan, membangun kebersamaan, saling pengertian, meningkatkan kemampuan dan hal-hal terkait lainnya."

"Jadi ini benar-benar latihan militer dan bukan ancaman bagi pihak manapun," tegasnya kepada wartawan di Jakarta pada 29 Juli 2022.

Berkaca dari Taiwan

Langkah Indonesia merapat ke Amerika mungkin menjadi penegas politik bebas aktif Indonesia. Namun, di sisi lain, langkah itu bisa menjadi blunder.

Terutama, karena nilai total perdagangan Indonesia dengan China tahun lalu mencapai lebih dari 100 miliar dollar AS, meningkat 40 persen dari tahun 2020.

“Bahkan, kemungkinan akan terus meningkat tahun ini. Periode Januari hingga Mei 2022 saja, total perdagangan Indonesia-China telah mencapai 50 miliar dolar AS,” kata Ketua Kadin Komite Indonesia Tiongkok (KIKT), Garibaldi Thohir dilansir dari katadata pada 24 Juli 2022.

Bila China bereaksi negatif atas kerjasama Indonesia-Amerika kemungkinan nilai tersebut tidak akan naik signifikan, atau malah menurun.

Lihat tanggapan Beijing saat mengetahui Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan. China langsung menambahkan sanksi ke Taiwan.

“China menangguhkan impor buah jeruk, ikan layur, dan makarel dari Taiwan,” tegas Bea Cukai China dikutip dari Reuters, Rabu (3/8).

Beijing sudah memperingatkan Pelosi agar tidak mencampuri urusan kedaulatan China. Militer China bahkan berkoar siap meluncurkan aksi militer sebagai tanggapan atas kunjungan Pelosi.

"Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dalam siaga tinggi dan akan meluncurkan serangkaian operasi militer yang ditargetkan untuk melawan ini," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, dikutip AFP.

"Dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial. Dan, dengan tegas menggagalkan campur tangan eksternal dan upaya separatis kemerdekaan Taiwan," tambahnya.

Semua negara akan memainkan kartu kepentingannya. Dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka salah satu agenda penting bagi Indonesia adalah menentukan visi strategisnya di kawasan. AS menarik pengaruh dengan narasi "Free and Open Indo-Pacific", sementara China dengan wacana agenda ekonomi "Belt Road Initiative".

“Masih akan dibuktikan oleh waktu, bagaimana Indonesia akan mendayung di antara dua karang,” tandas Muhammad Arif.