Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi TNI, Komisi I: Tapi Kan Belum Tentu Diterima
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Dia membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung langkah Andika tersebut. Sebab meski proses pendaftaran bagi keturunan PKI masuk TNI dihapus, tapi kata dia, tak menjamin calon tersebut bisa lolos seleksi.
"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," ujar Bobby kepada VOI, Kamis, 31 Maret.
Namun, menurut Bobby, harus dipastikan keturunan PKI tersebut tidak boleh masih terpapar paham komunisme. Hal itu, jelas dia, bisa terlihat melalui tes wawasan kebangsaan.
"Selama memang tetap ada tes wawasan kebangsaan dan memastikan tidak terpapar pemikiran leninisme, komunisme dan marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS No 25/1966," jelas Bobby.
Politikus Golkar ini meyakini, TNI tentu memilki kemampuan rekrutmen yang baik. Dimana memasukkan prajuritnya yang memilki semangat pengabdian negara dan memahami posisi Indonesia terhadap organisasi PKI sesuai TAP MPRS 25/1966 tersebut.
Baca juga:
- Duet Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking Bukan Kali Pertama, Sempat Urus Grasi Annas Maamun
- Memaknai Grasi Annas Maamun yang Sakit-Sakitan
- Mempertanyakan Sikap Antikorupsi Jokowi Usai Pemberian Grasi Annas Maamun
- Alasan Pemecatan Terawan Belum Terang, IDI Dipanggil DPR Tak Datang, MKEK Ngaku Tak Berwenang
Sementara soal tes renang dihapus, Bobby tidak setuju. Pasalnya, akan menambah biaya pelatihan prajurit untuk melatih renang. Dikatakan Bobby, Prajurit perlu siap segala di medan perang.
"Prajurit kan harus siap perang di segala medan, dan keahlian renang bukan soal pemerataan kesempatan, tapi soal kemampuan fisik dasar prajurit, yang akan menambah biaya pelatihan dan tambahan waktu," katanya.