Firli Bahuri Tahu Siapa Saja Menteri yang Jadi Penambang Batu Bara, Mengaku Sudah Bisiki Menteri ESDM
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku tahu siapa saja menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menjadi penambang batu bara. Dia bahkan mengatakan sudah membisiki Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait hal ini.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat bicara soal kelangkaan batu bara di acara Rapat Koorfinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali Tahun 2022 pada Jumat, 18 Maret kemarin.
Awalnya, Firli menyinggung soal kelangkaan batu bara untuk PT PLN Persero yang terjadi pada Januari-Februari. Eks Deputi Penindakan KPK ini mengatakan, dirinya saat itu sempat menghubungi para menteri koordinator dan menteri yang membidangi soal ESDM.
"Saya sampaikan apa yang keliru. Indonesia memiliki batu bara yang melimpah tapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasn dan kelangkaan batu bara," kata Firli seperti dikutip dari YouTube Pemprov Bali, Senin, 21 Maret.
Dari sanalah, Firli bilang, diketahui ada pengusaha yang tidak patuh dengan perintah pemerintah. "Apa itu? Pemerintah sudah menggariskan domestic market obligation, perintah untuk pasar dalam negeri, batu bara diatur 25 persen dalam negeri," jelasnya.
Bukan hanya pengusaha, dirinya kemudian menyinggung adanya menteri yang ternyata jadi penambang. Firli mengaku sudah memberitahukan siapa saja orang-orang itu kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif.
"Saya bilang sama Menteri ESDM, saya tahu penambangnya siapa. Bahkan ada yang jadi menteri penambang," ungkap Firli.
Terhadap kondisi ini, Firli kemudian meminta Arifin Tasrif untuk mencabut izin tambang menteri penambang dan pengusaha yang tak taat. Langkah ini penting karena mereka tak taat dengan aturan perundangan yang berlaku.
"Tertibkan, cabut izinnya. Saya bilang itu, yang tidak tunduk dengan perintah pemerintah dan UU, cabut izinnya," tegas dia.
Selain itu, Firli juga sempat menyinggung soal kelangkaan minyak goreng. Dia mengklaim telah mengajak sembilan menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seperti Menko Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, hingga Direktur Utama Perum Bulog serta stakeholder terkait terkait hal ini dan sudah memberikan saran.
"Saya bilang waktu itu, satu, kita bangun sistem nasional neraca komoditas sehingga kita tahu berapa produk kita, berapa kebutuhan kita, kalau kurang berarti impor, kalau impor siapa pengimpornya," ujarnya.
Baca juga:
- Bareskrim Sita Aset Tersangka Kasus Robot Trading Viral Blast, 2 Rumah Senilai Rp15 Miliar
- Polda Metro Tepis Tudingan Politis di Kasus Haris Azhar: 5 Bulan Cukup Lama, Sudah Ada Upaya Restorative Justice
- Heran Suara Anti-Korupsi Dipolisikan, Rocky Gerung Bongkar Perbedaan Kritik Haris-Fatia dengan Big Data Klaim Luhut
- Heran Kasus 'Lord' Luhut Binsar Diprioritaskan, Haris Azhar Minta Polda Metro Tunjukan Pasal KUHAP
"Setelah impor siapa pengimpornya, setelah impor masuk ke Indonesia apakah digunakan untuk industri atau konsumsi masyarakat semua terbuka," imbuh Firli.
Dengan berbagai kerja tersebut, Firli menegaskan KPK selama ini telah berupaya melakukan pencegahan. Dia bilang komisi antirasuah bukan lagi hanya menunggu orang untuk ditangkap tapi juga mengusulkan jalan keluar permasalah negara.
"Itu pak yang dikerjakan KPK, bukan nungguin orang ditangkap saja. KPK hadir bukan nangkep saja! KPK hadir untuk kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.