Tanggapi Luhut soal Klaim Big Data, Masinton Minta Menteri Bertugas Sesuai Tupoksi

JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pembantu presiden.

Hal ini menyikapi Luhut yang belakangan disorot karena pernyataan soal klaim data aspirasi masyarakat yang ingin ada penundaan Pemilu 2024.

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik," ujar Masinton di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret. 

Lebih lanjut, Aktivis '98 itu menilai, menggaungnya wacana penundaan pemilu oleh pejabat, seolah mengindikasikan bahwa negara ingin diatur oleh segelintir golongan.  

"Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," tegas Masinton. 

Terlebih wacana tersebut awalnya dilontarkan oleh ketua umum parpol. Menurutnya, hal itu sama saja dengan pencabutan demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi 1998.

"Saya melihat ada indikasi penyabutan demokrasi, demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," kata anggota Komisi XI DPR itu. 

Masinton pun lantas mendorong DPR untuk mengingatkan para pejabat tinggi negara hingga parpol agar berhenti menyuarakan usulan penundaan pemilu. Sebab, kata dia, hal itu menciderai demokrasi.

"Menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah. Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," pungkasnya.