Said Didu Sentil Luhut Soal Klaim Big Data Tunda Pemilu 2024: Halusinasi Tingkat Dewa, Tipu-Tipu Publik
JAKARTA - Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai pernyataan soal adanya big data yang berisi ratusan juta warga media sosial ingin Pemilu 2024 ditunda bentuk halusinasi tingkat Dewa seseorang.
Klaim ada big data ada 110 juta netizen ingin Pemilu 2024 ditunda, sebelumnya dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Said Didu minta masyarakat jangan ditipu dengan kepalsuan.
"Itulah contoh kelakuan halu (halusinasi, red) tingkat Dewa, cuman ngerti sedikit istilah-istilah Big Data & Cloud Computing, pejabat cum politisi sudah siap nipu-nipu publik, padahal Advanced Statistics, Forceasting dan Dynamic Simulation aja belum lulus dan ora ngerti," kata Said Didu dalam akun Twitternya, @msaid_didu, Senin 4 Maret.
Masih dalam polemik yang sama, Said Didu juga sempat menyindir Luhut soal klaim big data tersebut. Dalam akun Twittenya, dia berdoa agar Indonesia terbebas dari omongan para pembohong.
“Ya Allah selamatkanlah negeriku dari para pembohong,” ujar Said Didu.
Baca juga:
- Pak Luhut, Banyak yang Minta Beberkan Big Data Tunda Pemilu 2024, PDIP: Sumbernya Big Data atau Big Mouth?
- Wacana Pemilu Ditunda, Luhut Beberkan Kemungkinan Jokowi Jabat Presiden 3 Periode, Simak!
- Ngotot Tunda Pemilu, Musni Umar: Golkar Tidak Belajar dari Orde Lama dan Orde Baru?
- Sarankan Rocky Gerung Ikuti Jejak Prabowo-Sandiaga, PSI Tegaskan Setuju Jokowi Tiga Periode
Sebelumnya, Menko Luhut mengaku mempunyai big data tentang sikap masyarakat terkait Pemilu 2024. Dia menyebut, ada 110 juta data yang diserapnya menyatakan rakyat tak tertarik dengan pesta demokrasi mendatang.
Big data itu berisi masyarakat banyak yang tidak tertarik dengan Pemilu 2024 karena sedang fokus dengan pemulihan ekonomi. Big data itu juga mengklaim rakyat tidak ingin perpcahan terjadi seperti munculnya "cebong" atau "kampret" dalam Pemilu 2019
Luhut menyatakan ongkos pemilu sangat mahal yaitu Rp 110 triliun. Dalam situasi seperti sekarang ini, kata Luhut, big data yang dikantonginya mengatakan masyarakat tidak setuju anggaran itu dihabiskan di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ujar Luhut, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.