Kabar Calon Kepala Otorita IKN Dilantik Jokowi Besok, PAN: Siapa pun yang Ditunjuk Harus Profesional
JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah mengantongi nama Kepala Otorita IKN Nusantara. Bahkab, Kepala Otorita IKN Nusantara itu disebut bakal dilantik Kamis, 10 Maret besok.
Informasi mengenai pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara ini sempat disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong. Dia memberi sinyal pelantikan Kepala Otorita IKN bakal digelar pekan ini.
Disebut-sebut nama mantan Wamenhub Bambang Susantono jadi calon terkuat menjabat posisi tersebut. Nama lain yang juga santer bakal jadi Kepala IKN adalah Bambang Brodjonegoro.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengatakan penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya saja, menurutnya, seorang Kepala Otorita IKN harus profesional, independen, berkapasitas, dan berintegritas.
"Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab beliau untuk jadi Kepala Otorita yang tugasnya amat berat," ujar Guspardi Gaus kepada wartawan, Rabu, 9 Maret.
Anggota Pansus RUU IKN itu mengingatkan, siapapun sosok yang ditunjuk Presiden sebagai kepala otorita dia harus siap dengan berbagai kemungkinan. Terlebih menjelang tahun politik 2024.
"Jabatan ini harus selektif betul diberikan bagi siapapun termasuk Pak Bambang. Dia harus siap dari segala kemungkinan apalagi dalam kondisi menghadapi Pemilu 2024 dan anggaran yang cukup besar tentu sangat besar tekanan pada beliau," katanya.
"Jadi siapa pun yang ditunjuk oleh Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabilitas dan berintegritas," sambung Guspardi.
Guspardi juga berharap kepala otorita berasal dari kalangan profesional dan tak terafiliasi dengan parpol. Sebab kata dia, tugas kepala otorita cukup berat dan menjadi sorotan masyarakat.
"Karena ini dilematis, beliau diberikan tanggung jawab yang anggarannya dahsyat. Tahap pertama aja Rp466 triliun, jangka panjang lebih Rp1.000 triliun. Apalagi sorotan masyarakat soal IKN kan juga debatable," jelasnya.
Baca juga:
- Penonton MotoGP Mandalika Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Meski Tak Wajib PCR-Antigen
- Pemerintah Diingatkan Tak Buru-buru Longgarkan Aturan Pencegahan COVID-19 Meski Kasus Melandai
- Pro Kontra Penghapusan Syarat Wajib Tes Antigen dan PCR, Harus Dihentikan jika Kasus Naik
- ASDP Sesuaikan Aturan Tak Lagi PCR-Antigen Perjalanan Kapal Ferry di Jawa-Bali
Politikus PAN itu pun meminta Presiden Jokowi segera mengumumkan Kepala Otorita IKN ke publik. Sebab kata dia, presiden sudah lama mengantongi nama calon Kepala Otorita IKN.
"Saya tahu dari berbagai sumber, Presiden sudah ada nama di saku beliau dan akan dilakukan pelantikan. Memang masyarakat bertanya-tanya mengapa terjadi penundaan pengumuman dan pelantikan oleh Pak Jokowi," ungkapnya.
"Supaya jangan menimbulkan dinamika, spekulasi, dan menenangkan suasana, eloknya Presiden segera umumkan ke publik, siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita itu," imbuh dia.