PM Ardern Beri Sinyal Selandia Baru Cabut Syarat Vaksinasi COVID-19 dan Jarak Sosial Setelah Puncak Varian Omicron

JAKARTA - Selandia Baru akan mencabut mandat vaksin COVID-19 dan langkah-langkah jarak sosial setelah puncak varian Omicron berlalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pada Hari Senin, ketika pengunjuk rasa yang menduduki halaman parlemen kembali bentrok dengan polisi.

Terinspirasi oleh demonstrasi pengemudi truk di Kanada, ribuan pengunjuk rasa telah memblokir jalan-jalan di dekat parlemen di ibukota Wellington selama dua minggu dengan truk, mobil hingga sepeda motor, menumpuk tekanan pada pemerintah untuk membatalkan mandat vaksin.

PM Ardern menolak untuk menetapkan tanggal yang pasti, tetapi mengatakan akan ada pengurangan persyaratan vaksin setelah varian Omicron mencapai puncaknya, yang diharapkan pada pertengahan hingga akhir Maret.

"Kita semua ingin kembali ke kehidupan semula. Dan kita akan melakukannya, saya kira lebih cepat dari yang Anda kira," terang PM Ardern pada konferensi pers mingguan, seperti melansir Reuters 21 Februari.

"Tetapi ketika itu terjadi, itu karena pelonggaran pembatasan tidak akan membahayakan kehidupan ribuan orang, bukan karena Anda menuntutnya," ujarnya, berbicara kepada para pengunjuk rasa.

Demonstrasi dimulai sebagai penentangan terhadap mandat vaksin, tetapi sejak itu menyebar menjadi gerakan yang lebih luas melawan PM Ardern dan pemerintahannya. Pada Hari Senin, delapan orang ditangkap karena perilaku tidak tertib, melempari petugas polisi dengan kotoran manusia.

Kebuntuan parlemen sedang menguji PM Ardern, yang mendapat pujian karena menjaga negara itu hampir bebas virus selama dua tahun terakhir, tetapi menghadapi kritik karena melanjutkan pembatasan ketat dan menunda rencana pembukaan kembali perbatasan.

"Apa yang kami lihat di luar parlemen, dan reaksi terhadapnya, adalah puncak dari masalah mendasar yang telah bergemuruh di komunitas kami selama beberapa waktu," tukas pemimpin oposisi utama Partai Nasional Christopher Luxon pada Hari Senin, menyerukan mandat vaksin untuk dihapus dan perbatasan dibuka kembali.

"Didorong oleh COViD-19 dan mandat vaksin, ya, tetapi frustrasi yang dialami banyak Kiwi juga didorong oleh Pemerintah yang tampaknya mandek," katanya.

Untuk diketahui, Selandia Baru telah melaporkan sekitar 16.000 kasus COVID-19 dan 53 kematian sejak pandemi dimulai, relatif rendah menurut standar global, tetapi wabah yang dipicu Omikron telah mendorong rata-rata tujuh hari infeksi baru saat ini menjadi lebih dari 1.600 kasus setiap hari.

Sementara, sekitar 94 persen peduduk terlah memenuhi syarat vaksinasi COVID-19, dengan suntikan wajib untuk beberapa staf di pekerjaan garis depan.