Wakil Gubernur Bank India Sebut Kripto Sebagai Skema Ponzi dan Usulkan Pelarangan Menyeluruh

JAKARTA - T. Rabi Sankar dari Reserve Bank of India membandingkan cryptocurrency dengan kejahatan skema ponzi dan mengatakan bahwa melarang mereka, dan tidak mengaturnya, akan menjadi “pilihan paling disarankan” bagi pemerintah India.

 “Kami juga telah melihat bahwa cryptocurrency tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang, aset, atau komoditas,” kata Sankar, Wakil Gubernur RBI, dalam di pidatonya pada Senin, 14 Februari.

"Cryptocurrency bukanlah mata uang, atau aset keuangan atau aset nyata atau bahkan aset digital. Oleh karena itu, tidak dapat diatur oleh regulator sektor keuangan mana pun. Tidak mungkin mengatur sesuatu yang tidak dapat didefinisikan," kata Sankar seperti dikutip oleh Cointelegraph.

Sankar merasa bahwa mengatur kripto pada akhirnya akan memaafkan penggunaannya sebagai penyimpan nilai dan bahkan mata uang dalam beberapa kasus. Hanya mengaturnya bisa sama dengan mendorong penggunaannya dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, dia mengakui bahwa beberapa orang masih akan menggunakan kripto jika dilarang, sama seperti “perdagangan narkoba yang menjadi fenomena yang merajalela meskipun ada larangan.”

Dia juga menunjukkan bahwa membiarkan cryptocurrency ada di ekosistem yang didominasi fiat “pasti akan memiliki efek destabilisasi pada stabilitas moneter dan fiskal suatu negara.” Jika crypto diatur sehingga dapat digunakan sebagai aset investasi, Sankar mengatakan bahwa utilitasnya akan meningkat sebagai penyimpan nilai, dan dapat menarik lebih banyak pengguna dari Rupee, mata uang India.

Sankar bahkan menyerang nilai sebenarnya dari cryptocurrency. “Juga, tidak seperti nilai Rupee, yang ditambatkan oleh kebijakan moneter dan statusnya sebagai alat pembayaran yang sah, nilai aset kripto semata-mata bergantung pada harapan bahwa orang lain juga akan menilai dan menggunakannya,” kata Sankar.

India adalah salah satu dari banyak negara di mana perusahaan kripto dan anggota parlemen menuntut kejelasan peraturan yang lebih besar untuk memandu tindakan mereka. Tanpa kejelasan seperti itu, sulit bagi bisnis untuk merumuskan rencana jangka panjang untuk produk dan layanan mereka yang mereka yakini tidak akan melanggar hukum apa pun.

Pada 11 Februari, Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman mengatakan bahwa dia tidak akan segera memutuskan apakah akan melegalkan atau melarang crypto  untuk meninggalkan India dalam keadaan limbo regulasi yang berkepanjangan.

Pemerintah India telah bereksperimen dengan kemampuannya dalam menyebarkan mata uang digital bank sentral (CBDC). Sitharaman mengungkapkan pada 1 Februari bahwa dia berharap untuk meluncurkan program rupee digital pada tahun 2023 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya.