Petinggi Bank Sentral India Sebut Pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto Sebagai Tokoh Fiksi

JAKARTA – Belum lama ini pejabat tinggi Reserve Bank of India (RBI), T. Rabi Sankar sebut pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto sebagai tokoh fiksi. Selain itu, Sankar juga mencemooh aset kripto dan menyebutnya “lebih buruk” dari skema Ponzi.

Pada 14 Februari lalu konferensi teknologi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank India telah dihadiri pejabat bank sentral tersebut. Deputi Gubernur RBI itu mengusulkan larangan total terhadap semua cryptocurrency yang ada di negara tersebut dengan alasan risiko tinggi dan stabilitas keuangan.

Kendati demikian, Sankar mengakui Satoshi Nakamoto sebagai orang pertama yang secara efektif memecahkan masalah pengeluaran ganda dan uang elektronik. Dalam pernyataannya di awal, tampak Sankar seakan meremehkan pencipta Bitcoin yang menggunakan nama samaran tersebut.

Sankar menyatakan bahwa Satoshi “tokoh fiktif atau orang atau perusahaan atau entitas lain, belum ada yang tahu.”

Dilansir dari Beincrypto, identitas Satoshi Nakamoto tidak terugkap. Penemunya menghilang dari radar pada 12 Desember 2010, dua tahun setelah menerbitkan whitepaper (buku putih) Bitcoin. Komunitas kripto dan pecinta privasi mengidolakan Nakamoto sebagai simbol dari nilai-nilai libertarian.

Sankar Sebut Kripto Lebih Buruk dari Skema Ponzi

Kendati demikian, Sankar bersikeras bahwa mata uang kripto tidak dapat didefinisikan sebagai “mata uang, aset, atau komoditas.” Upaya untuk mengaturnya akan “sia-sia,” katanya.

“Mereka [cryptocurrency] tidak memiliki arus kas yang mendasarinya, tidak punya nilai intrinsik... kripto mirip dengan skema Ponzi, dan bahkan mungkin lebih buruk. Semua faktor ini mengarah pada kesimpulan bahwa melarang cryptocurrency mungkin merupakan pilihan yang paling disarankan untuk India,” ujar Sankar.

Deputi Gubernur bank sentral India itu menambahkan bahwa skema Ponzi diinvestasikan dalam aset yang menghasilkan pendapatan, sementara mata uang digital hanyalah “instrumen perjudian.” Dia menuduh aset kripto mengganggu sistem moneter yang dikendalikan pemerintah, membuat negara berpenduduk 1,38 miliar orang itu dimanipulasi oleh penerbit mata uang digital swasta.

“Kelas produk uang kripto pada dasarnya dirancang untuk melewati sistem keuangan yang mapan, dan pada skala pemerintah yang lebih besar itu sendiri,” imbuh Sankar.

“Fakta bahwa mereka anonim, sistem terdesentralisasi yang beroperasi murni secara virtual membuat cryptocurrency sangat menarik bagi transaksi ilegal dan tidak sah yang sebagian besar telah disaring keluar dari sistem keuangan formal.”

Bitcoin Bukan Penyimpan Nilai

Sankar mencemooh gagasan bahwa larangan aset kripto akan melumpuhkan inovasi terkait blockchain. Dia mengatakan itu mirip dengan percaya bahwa larangan senjata nuklir akan menghambat perkembangan fisika nuklir. Sankar menepis argumen bahwa bitcoin (BTC) adalah penyimpan nilai atau media pertukaran, dengan mengatakan:

“Kami telah memeriksa argumen yang diajukan oleh mereka yang menganjurkan bahwa cryptocurrency harus diatur dan menemukan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tahan terhadap pengawasan dasar.”

Gubernur bank sentral India Shaktikanta Das pekan lalu mengkritik aset digital karena tidak memiliki “nilai yang mendasari, bahkan tulip.” Dia mengatakan mereka adalah “ancaman bagi stabilitas makro-ekonomi dan stabilitas keuangan kita.” Meskipun tampaknya ada ketidakkonsistenan atas kebijakan mata uang kripto antara berbagai badan pemerintah di India, menteri keuangan negara itu menegaskan ada “harmoni yang lengkap.”