Bagikan:

JAKARTA - Presiden El Savador, Nayib Bukele,  pada Rabu, 16 Februari meminta para senator AS untuk menjauhi "urusan dalam negeri" negaranya. Ini dilakukan setelah AS menyerukan penyelidikan atas risiko ekonomi yang dihadapi Amerika Serikat karena adopsi bitcoin di negara Amerika Tengah itu sebagai alat pembayaran yang sah.

Senator Jim Risch, Bill Cassidy dan Bob Mendez meminta Departemen Luar Negeri AS untuk menyerahkan laporan tentang implementasi bitcoin di El Salvador dengan tujuan menilai risiko yang ditimbulkannya terhadap ekonomi AS.

"Ok boomer... Anda memiliki 0 yurisdiksi atas negara yang berdaulat dan merdeka," kata Bukele, dalam sebuah tweet, merujuk pada generasi "baby boomer" yang lebih tua. "Kami bukan koloni Anda, halaman belakang Anda atau halaman depan Anda. Jauhi urusan internal kami. Jangan mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan."

Seperti dilaporkan oleh Reuters, El Salvador adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi cryptocurrency untuk penggunaan resmi, sejajar dengan dolar AS. Keputusan itu telah menuai kritik keras dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Para senator AS juga mengungkapkan ketakutan atas fakta bahwa mengadopsi bitcoin dapat melemahkan kebijakan sanksi pemerintah AS dan meningkatkan aktivitas organisasi kriminal.

"Kebijakan baru ini berpotensi melemahkan kebijakan sanksi AS, memberdayakan aktor jahat seperti China dan organisasi kriminal terorganisir. Undang-undang bipartisan kami mencari kejelasan yang lebih besar tentang kebijakan El Salvador," kata para senator dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Salvador, yang telah memperoleh sekitar 1.801 bitcoin sejak September 2021, juga telah dipertanyakan oleh para ekonom dan pihak oposisi karena penolakannya untuk bertanggung jawab dalam proses pembelian dan pengelolaan dana tersebut.

Hubungan diplomatik antara El Salvador dan Amerika Serikat telah memburuk setelah Gedung Putih secara terbuka mengecam kasus korupsi di pemerintahan Bukele dan eskalasi tindakan untuk mengumpulkan kekuasaan.