Bos PT PAL Bersyukur Menerima PMN Rp1,2 Triliun: Setiap Jengkal Tanah Kami Mendapat Berkah
JAKARTA - Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menghaturkan rasa syukur diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi salah satu penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) periode 2021.
Menurut dia, penggunaan PMN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 tersebut dioptimalkan untuk meningkatkan kapabilitas SDM, serta penambahan fasilitas dan peralatan dalam mewujudkan whole local production kapal selam.
“PT PAL sebagai simbol negara maritim, melalui PMN ini kami akan memaksimalkan untuk membangun fasilitas yang lebih luas lagi. Tidak aja satu jengkal tanah di PAL yang tidak mendapat berkah PMN,” ujarnya dalam keterangan pers ketika menerima kunjungan pejabat Kementerian Keuangan, Jumat, 21 Januari.
Menurut Kaharuddin, pihaknya kini juga tengah melakukan transformasi Industri Maritim 4.0 untuk dapat menampilkan secara langsung progres pemanfaatan PMN dan proyek-proyek pembangunan kapal secara realtime.
“Kami menargetkan transformasi Industri Maritim 4.0 siap diimplementasikan paling lambat pertengahan 2022. Hal ini dimaksudkan untuk terus mendapat kepercayaan lebih dari para stakeholder,” tuturnya.
Baca juga:
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pihaknya bersama dengan Kementerian BUMN akan mengawasi dan menjadi pengawal agar bisa memastikan profesionalisme dan good corporate governance (GCG) benar-benar tercipta di lingkungan PT PAL.
“Ini adalah amanah dari APBN, sehingga kami ingin PT PAL dapat mewujudkan harapan secara baik,” katanya.
Diungkapkan Wamenkeu jika perusahaan galangan kapal negara itu adalah salah satu BUMN berkinerja apik mengingat pengerjaan proyek ditangani oleh para profesional yang tepat.
“Kita sebagai negara maritim harus punya kemampuan membangun kapal, mengembangkan rekayasa industri ini dan menguasai teknologinya,” tegas dia.
Dalam catatan VOI, PT PAL Indonesia menerima PMN APBN Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp1,28 triliun. Tersebut difokuskan untuk membangun kemandirian dalam memproduksi kapal selam.