Dapat Guyuran PMN Rp1,2 Triliun, PT PAL Tegaskan Komitmen Pembangunan Kapal Selam Whole Local Production
Ilustrasi (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi sektor pembuatan kapal PT PAL Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan domestik dalam pengembangan produksi.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyebut langkah ini seiring dengan dukungan pemerintah untuk menginjeksi keuangan perseroan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

“PT PAL Indonesia siap wujudkan Kapal Selam Whole Local Production melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021,” ujarnya seperti yang dikutip melalui saluran @kementerianbumn pada Minggu, 9 Januari.

Menurut Kaharuddin, dilaksanakannya penyerahan PMN APBN Tahun Anggaran 2021 oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1,28 triliun menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan pada kemampuan produksi, SDM, dan fasilitas.

“Pengelolaan PMN 2021 akan difokuskan pada perwujudan cita-cita pembangunan kapal selam yang sebelumnya berfokus pada Joint Section menjadi Whole Local Production,” tegas dia.

Kaharuddin menambahkan, melalui fasilitas produksi kapal selam yang meningkat, diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan akan industri alutsista luar negeri.

“Peningkatan kemampuan produksi tersebut meliputi dilengkapinya fasilitas-fasilitas di antaranya pembangunan Ship Lift, Glass Fiber Reinforced Plastic (GRP) Shop, Painting Shop, Blasting Shop, Torpedo Shop, dan lainnya,” jelas dia.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR sepakat untuk kembali menggelontorkan PMN kepada sejumlah BUMN pada periode 2022.

Dalam catatan VOI, terdapat 8 entitas usaha pelat merah yang bakal diinjeksi tahun ini, yaitu PT Hutama Karya Rp 23,85 triliun, PT Waskita Karya Rp3 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp2 triliun.

Kemudian, PT Adhi Karya Rp1,97 triliun, Perum Perumnas Rp1,56 triliun, Lembaga Manajemen Aset Negara Rp28,84 triliun, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,08 triliun.