Nigeria Cabut Larangan untuk Twitter, Ini Perjanjian Mereka

JAKARTA - Nigeria  mencabut larangan bagi Twitter  untuk beroperasi mulai 12 Januari tengah malam setelah platform media sosial itu setuju untuk membuka kantor lokal di Nigeria. Menurut , salah seorang pejabat senior pemerintah Nigeria, Rabu 12 Januari, kesepakatan ini menjadi salah satu  di antara perjanjian lainnya dengan pihak berwenang di negara Afrika Barat tersebut.

Pemerintah Nigeria menangguhkan Twitter pada 4 Juni 2021 setelah menghapus postingan dari Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari, yang mengancam akan menghukum para separatis regional. Perusahaan telekomunikasi kemudian memblokir akses ke pengguna di Nigeria.

Kashifu Inuwa Abdullahi, direktur jenderal Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Buhari telah memberikan persetujuan untuk mencabut penangguhan tersebut.

"Twitter telah setuju untuk bertindak dengan pengakuan hormat terhadap hukum Nigeria dan budaya dan sejarah nasional di mana undang-undang tersebut telah dibangun...," kata pernyataan Abdullahi, seperti dikutip oleh Reuters.

“Perusahaan (twitter) akan bekerja dengan pemerintah federal dan industri yang lebih luas  untuk mengembangkan Kode Etik sejalan dengan praktik terbaik global, yang berlaku di hampir semua negara maju," tambahnya.

"Oleh karena itu, (pemerintah federal) mencabut penangguhan operasi Twitter di Nigeria mulai tengah malam 13 Januari 2022," ucapnya.

Abdullahi, yang juga memimpin  komite teknis gabungan pejabat Nigeria dan Twitter, mengatakan perusahaan AS itu setuju untuk menunjuk perwakilan negara untuk terlibat dengan otoritas Nigeria dan mematuhi kewajiban pajak lokal.