Protes Ricuh di Kazakhstan Disebut Ditunggangi Teroris yang Dilatih Asing, CSTO Siap Kirimkan Pasukan Perdamaian

JAKARTA - Sebuah aliansi militer yang dipimpin Rusia mengatakan akan mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk 'menstabilkan' Kazakhstan, menyalahkan protes massa yang telah menjerumuskan negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet itu ke dalam kekacauan karena campur tangan dari luar.

Lama dianggap sebagai salah satu negara paling stabil di Asia Tengah, Kazakhstan yang kaya energi menghadapi krisis terbesarnya dalam beberapa dasawarsa, setelah pengunjuk rasa yang marah atas kenaikan harga bahan bakar menyerbu gedung-gedung pemerintah.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan dalam sebuah pidato kepada rakyatnya, ia telah mengajukan permohonan ke Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia, untuk memerangi apa yang disebutnya 'kelompok teroris' yang telah 'menerima pelatihan ekstensif di luar negeri'.

Diketahui, CSTO sendiri merupakan aliansi yang terdiri dari Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan dan Tajikistan. Permintaan Kazakhstan pun direspon oleh CSTO.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan yang saat ini menjabat sebagai Ketua CSTO mengatakan di Facebook, aliansi akan mnegirim pasukan penjaga perdamaian kolektif untuk jangka waktu terbatas, untuk menstabilkan dan menormalkan situasi di negara tersebut yang disebabkan oleh gangguan pihak luar," mengutip The National News 6 Januari.

Sementar, Presiden Tokayev mengatakan 'teroris; merebut gedung, infrastruktur dan 'tempat di mana senjata ringan berada'. Dia juga mengatakan, mereka telah menyita lima pesawat di bandara di kota terbesar di negara itu Almaty, dan Angkatan Udara Kazakhstan berada dalam pertempuran keras di dekat kota itu.

"Saya berniat untuk bertindak sekuat mungkin. Bersama-sama kita akan mengatasi periode hitam ini dalam sejarah Kazakhstan," tegas Presiden Tokayev.

Di Almaty pada Rabu malam, ratusan pengunjuk rasa, beberapa mengenakan helm, berkumpul di pusat kota dan mengarak kendaraan polisi yang dibalut bendera Kazakh, AFP melaporkan.

Video di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa menyita senjata, sementara yang lain menunjukkan sebagian besar jalan-jalan kosong dengan suara ledakan dan tembakan senjata otomatis di latar belakang, setelah pihak berwenang setempat mengumumkan dimulainya operasi "anti-teroris".

Kazakhstan diguncang unjuk rasa yang hebat dan meluas ke seluruh wilayah negara berpenduduk 19 juta tersebut, akibat kenaikan harga bahan bakar dan gas cair yang banyak digunakan pada Tahun Baru.

Ribuan orang turun ke jalan di Almaty dan di provinsi barat Mangystau, mengatakan kenaikan harga tidak adil mengingat cadangan energi besar eksportir minyak dan gas Kazakhstan.

Setelah malam kerusuhan di mana lebih dari 200 orang ditahan, beberapa ribu pengunjuk rasa menyerbu kantor walikota di Almaty pada Rabu sore dan tampaknya telah menguasai gedung.

Polisi menembakkan granat kejut dan gas air mata ke arah kerumunan, beberapa bersenjatakan tongkat dan perisai yang disita dari polisi, tetapi tidak dapat mencegah mereka memasuki gedung, AFP melaporkan.

Media lokal mengatakan pengunjuk rasa kemudian mengarahkan pandangan mereka ke kediaman presiden di Almaty, yang kemudian bbersama dengan kantor walikota dilaporkan terbakar. Sementara, media Kazakh melaporkan bahwa setidaknya delapan petugas polisi dan prajurit tewas dalam kerusuhan itu, termasuk dua saat membersihkan bandara.

Gambaran lengkap dari kekacauan itu masih muncul setelah pihak berwenang mengganggu komunikasi selama beberapa jam pada hari Rabu, termasuk penutupan internet secara nasional, pemblokiran layanan pesan online dan pemutusan layanan telepon seluler.

Kemarin, Presiden Tokayev mencoba untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut dengan mengumumkan pengunduran diri pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Askar Mamin pada Rabu pagi.

Dia mengatakan dia mengambil alih jabatan kepala dewan keamanan dari Nazarbayev, sebuah langkah mengejutkan mengingat pengaruh berkelanjutan mantan presiden itu.

Seiring dengan meningkatnya protes, pemerintah pada Rabu malam mengatakan keadaan darurat yang diumumkan di daerah-daerah yang dilanda protes akan diperpanjang secara nasional dan berlaku hingga 19 Januari. Ini termasuk memberlakukan jam malam, membatasi pergerakan dan melarang pertemuan massal.

Terpisah, Moskow sebagai sekutu dekat Kazakhstan menyerukan solusi damai melalui dialog, bukan melalui kerusuhan jalanan dan pelanggaran hukum. Sementara, Uni Eropa dan PBB menyerukan semua pihak menahan diri, dengan Washington mendesak pihak berwenang untuk mengizinkan pengunjuk rasa 'mengekspresikan diri mereka secara damai.

Untuk diketahui, Pemerintah Kazakhstan menoleransi sedikit oposisi nyata dan telah dituduh membungkam suara-suara independen. Protes spontan dan tanpa sanksi adalah ilegal, meskipun ada undang-undang tahun 2020 yang melonggarkan beberapa pembatasan kebebasan berkumpul.