Rahmat Effendi Kena OTT KPK, Kantor Pemkot Bekasi Terpantau Normal, ASN Sibuk Berikan Layanan ke Masyarakat
BEKASI - Aktivitas kerja di kompleks perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat terpantau normal usai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
"Saya rasa tidak berdampak ya, karena kami diwajibkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, jadi aktivitas pekerjaan kami terus berjalan seperti biasa," kata salah seorang pegawai di Gedung Wali Kota Bekasi, Antara, Kamis, 6 Januari.
Berdasarkan pantauan, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berikut tenaga kerja kontrak yang beraktivitas di perkantoran tersebut nampak bekerja seperti biasa.
Seluruh ruang perangkat daerah terlihat terisi pegawai yang sedang bekerja, bahkan parkiran kendaraan di area perkantoran tersebut juga terlihat ramai seperti biasanya.
Penangkapan Wali Kota Bekasi itu sesekali terdengar sebagai bahan utama perbincangan di kalangan ASN setempat.
Pemkot Bekasi hingga kini masih belum dapat dimintai keterangan ihwal OTT komisi antirasuah di wilayahnya, meski KPK telah membenarkan operasi penangkapan terhadap Wali Kota Bekasi.
Baca juga:
- Firli Bahuri: OTT Wali Kota Bekasi Adalah Catatan Buruk Pemberantasan Korupsi
- KPK Sebut OTT Wali Kota Bekasi Terkait Suap Pengadaan dan Lelang Jabatan
- Bareskrim Terima Laporan Soal Cuitan Ferdinand Hutahaean 'Allahmu Lemah, Tuhanku Tak Perlu Dibela, Langsung Ditindaklanjuti
- Ferdinand Hutahaean Dilaporkan ke Bareskrim Soal Dugaan Penistaan Agama
Informasinya nanti ada keterangan dari Pemkot Bekasi, namun setelah ada klarifikasi detail dari KPK yang disampaikan kepada media massa.
"Kita semua menjunjung tinggi praduga tidak bersalah. Mohon bersabar, nanti pasti akan disampaikan melalui keterangan resmi," kata pegawai yang tak bersedia namanya disebutkan itu pula.
KPK pada Rabu, 5 Januari dilaporkan melakukan OTT di wilayah hukum Kota Bekasi. OTT itu melibatkan Wali Kota Bekasi serta belasan orang lainnya dengan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bekasi.