Kemahalan Bayar Commitment Fee Formula E Diyakini Tak Bermasalah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal terus menelisik dugaan korupsi terkait pelaksanaan ajang balap Formula E di Jakarta, termasuk terkait kemahalan pembayaran commitment fee.

Hanya saja, pihak Pemprov DKI mengatakan tak ada masalah terkait hal tersebut bahkan mempersilakan komisi antirasuah meminta keterangan dari pemegang izin ajang balapan tersebut.

Usai menyerahkan dokumen ke KPK, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto atau BW mengatakan tak ada masalah dengan kemahalan bayar commitment terkait pelaksanaan ajang balap mobil listrik tersebut.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta membayar 122,102 juta poundsterling atau senilai Rp2,3 triliun kepada penyelenggara ajang balap ini. Harga ini terhitung lebih mahal karena negara lain yang turut menggelar acara tersebut hanya mengeluarkan uang sebesar Rp1,7 miliar hingga Rp17 miliar.

"Kalau merujuk pada penjelasan Pak Alberto (Chief Championship Formula E Operation, Alberto Longo), enggak ada masalah dengan itu. Enggak ada masalah sama sekali," kata Bambang kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 29 November.

Ia juga mempersilakan para penyelidik dugaan kasus untuk bertemu dengan Alberto untuk melakukan klarifikasi terkait kemahalan bayar tersebut. Pertanyaan itu, sambung BW, dirasa lebih cocok ditanyakan kepada FEO ketimbang ke Pemprov DKI karena keputusan ini diambil oleh mereka.

"Jadi kalau teman-teman KPK mau ketemu dengan Alberto, mau melakukan konfirmasi macam-macam silakan, jadi Alberto-nya juga sudah setuju ya," ungkapnya.

Dengan meminta keterangan dari Alberto, BW berharap, alasan mengapa Jakarta harus membayar lebih commitment fee akan terbuka. "Sebenarnya Alberto sudah menjelaskan. Cuma kan ini bukan untuk konsumsi publik dan kita enggak punya otoritas untuk menjelaskan itu. KPK sudah kita minta untuk komunikasi," tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya saat ini tengah menelisik dugaan korupsi terkait pelaksanaan Formula E di Jakarta. Salah satu yang didalami adalah terkait aliran dana dan kemahalan bayar ke pihak penyelenggara.

"Informasi itu yang nanti akan didalami oleh penyelidik. Alasan-alasan kenapa Pemprov dki membayar sekian-sekian dan transfernya kemana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan, ya, misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya," kata Alexander kepada wartawan, Kamis, 25 November.

Menurutnya, kemahalan bayar daripada kota penyelenggara lain ini harus dilakukan untuk membuat terang dugaan tersebut. Namun, sejauh ini, Alexander menduga kemahalan bayar itu terjadi karena Jakarta tidak sepopuler kota penyelenggara lainnya.

"Mungkin juga ada branch marking ke negara lain. Bisa saja, misalnya kota-kota lainnya kan sudah terkenal, Roma misalnya, mereka kan mungkin lebih terkenal," ungkapnya.

Selain itu, kemahalan pembayaran itu juga diduga untuk lebih mempromosikan Jakarta dalam ajang tersebut. Alexander bilang, hal ini bertujuan agar kota ini makin dikenal khususnya di ranah internasional.

Hanya saja, ia mengatakan hal ini masih berupa dugaan. Nantinya, KPK akan meminta penjelasan dari pihak terkait perihal kemahalan bayar tersebut.

"Kenapa harus membayar lebih dibanding kota-kota yang lain, mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E dan seterusnya," pungkas Alexander.