China dan Rusia Veto Usulan Sanksi Baru PBB Terhadap Korea Utara, Dubes Zhang: Situasi Sekarang Kerena Kebijakan AS yang Gagal

JAKARTA - China dan Rusia pada Kamis memveto inisiatif pimpinan Amerika Serikat, untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistik belum lama ini.

Langkah ini menjadikan Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya 'terpecah' mengenai hukuman terhadap Korea Utara sejak tahun 2006 lalu. Sebanyak 13 anggota dewan yang tersisa semuanya memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS yang mengusulkan pelarangan ekspor tembakau dan minyak ke Korea Utara.

Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Korea Utara menembakkan tiga rudal, termasuk satu yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya, menyusul perjalanan Presiden AS Joe Biden ke Asia.

Itu adalah yang terbaru dalam serangkaian peluncuran rudal balistik sejak awal tahun ini, yang dilarang oleh Dewan Keamanan.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan pemungutan suara itu sebagai 'hari yang mengecewakan' bagi dewan.

"Dunia menghadapi bahaya yang nyata dan sekarang dari DPRK (Korea Utara)," katanya kepada dewan, melansir Reuters 27 Mei.

"Pengendalian dan keheningan dewan belum menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman. Jika ada, DPRK telah berani," sambungnya.

Thomas-Greenfield mengatakan, Washington telah menilai bahwa Korea Utara telah melakukan enam peluncuran ICBM tahun ini dan "secara aktif bersiap untuk melakukan uji coba nuklir."

Selama 16 tahun terakhir, Dewan Keamanan dengan mantap dan dengan suara bulat, meningkatkan sanksi untuk memotong dana bagi program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Dewan terakhir memperketat sanksi terhadap Pyongyang pada 2017.

Sejak itu China dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi atas dasar kemanusiaan. Sementara mereka telah menunda beberapa tindakan di balik pintu tertutup di komite sanksi Dewan Keamanan Korea Utara, pemungutan suara pada resolusi pada Hari Kamis adalah pertama kalinya mereka secara terbuka melanggar kebulatan suara.

"Pemberlakuan sanksi baru terhadap DPRK (Korea Utara) adalah jalan menuju jalan buntu," terang Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia kepada dewan.

"Kami telah menekankan ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian untuk lebih memperkuat tekanan sanksi terhadap Pyongyang," tandasnya.

Sementara, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan sanksi tambahan terhadap Korea Utara tidak akan membantu, hanya akan menyebabkan lebih banyak 'efek negatif dan eskalasi konfrontasi.'

"Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal dan kegagalan untuk menegakkan hasil dialog sebelumnya," jelas Dubes Zhang kepada dewan.

Diketahui, China telah mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan, termasuk mencabut beberapa sanksi sepihak, untuk membujuk Pyongyang melanjutkan pembicaraan yang terhenti sejak 2019, setelah tiga pertemuan puncak yang gagal antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Pemimpin AS saat itu Donald Trump.

Sementara, Majelis Umum PBB sekarang akan membahas Korea Utara dalam dua minggu ke depan di bawah aturan baru yang mengharuskan badan 193 anggota untuk bertemu setiap kali veto diberikan di Dewan Keamanan oleh salah satu dari lima anggota tetap, Rusia, Cina, Amerika Serikat Serikat, Prancis dan Inggris.