AS Segera Bentuk Badan Siber dan Kebijakan Digital Hadapi Ransomware, di Indonesia BSSN Malah Diretas

JAKARTA— Departemen Luar Negeri AS berencana untuk mendirikan biro siber dan kebijakan digital dalam menghadapi masalah peretasan yang semakin meningkat, khususnya gelombang serangan ransomware pada infrastruktur di AS. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan duta besar yang dikonfirmasi Senat akan memimpin biro tersebut.

Peretas telah menyerang banyak perusahaan AS tahun ini. Salah satu serangan tersebut terhadap operator pipa Colonial Pipeline menyebabkan kekurangan pasokan bahan bakar sementara di Pantai Timur AS. Peretas juga menargetkan perusahaan pertanian yang berbasis di Iowa, yang memicu kekhawatiran gangguan pada panen biji-bijian Midwest.

Dua minggu lalu, Departemen Keuangan mengatakan dugaan pembayaran ransomware senilai 590 juta dolar AS dilakukan dalam enam bulan pertama tahun ini. Ini membuat industri cryptocurrency waspada tentang perannya dalam memerangi serangan ransomware.

Price mengatakan Departemen Luar Negeri juga akan membentuk utusan khusus baru untuk teknologi kritis dan muncul "untuk memimpin agenda diplomasi teknologi langsung".

Di Indonesia sendiri juga mulai terjadi serangkaian peretasan terhadap beberapa situs pemerintah termasuk situs resmi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Namun pemerintah belum melihat adanya upaya ransomware atau pemerasan dalam serangan itu. Meski demikian serangan itu sudah banyak merugikan negara.

Kondisi ini seharusnya bisa disikapi pemerintah Indonesia dengan membentuk biro yang sama seperti di AS untuk mengantisipasi ancaman serupa di masa mendatang.